"Sesuai dengan petunjuk pelaksanaan, mereka netral dari pengaruh negaranya," ujar Menlu RI menanggapi penolakan Israel terhadap keikutsertaan beberapa negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel untuk terlibat dalam pasukan PBB.Jakarta (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Hassan Wirajuda mengatakan Resolusi PBB 1701 mengenai gencatan senjata tidak menyebutkan komposisi negara partisipan yang tergabung dalam pasukan PBB di Lebanon. "Tapi dari pertimbangan politis cenderung kuat pandangan bahwa idealnya pasukan yang digelar di Lebanon berimbang antara Barat atau negara berkembang, bisa muslim atau tidak muslim," katanya di Jakarta, Jumat. Menurut Menlu, intinya dari mana pun negara asalnya, pasukan baret biru harus tunduk di bawah komando PBB. "Sesuai dengan petunjuk pelaksanaan, mereka netral dari pengaruh negaranya," ujarnya menanggapi penolakan Israel terhadap keikutsertaan beberapa negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel untuk terlibat dalam pasukan PBB. Tentang peluang keberangkatan pasukan Indonesia ke Lebanon, Hassan mengatakan Indonesia masih menunggu konfirmasi dari PBB mengenai penempatan pasukan perdamaian tersebut. "Dari awal kita dihitung sebagai pasukan yang akan digelar pada tahapan pertama, namun kita menunggu mandat PBB mengenai petunjuk pelaksanaan operasi mereka," ujarnya. Ditanya apakah keengganan Indonesia melucuti senjata Hizbullah akan memperkecil peluang Indonesia, Hassan menjelaskan dalam Resolusi 1701 tidak disebutkan secara khusus tentang proses pelucutan senjata. "Tapi tafsiran yang berkembang di PBB sendiri sama seperti dengan tafsiran kita, masalah pelucutan senjata kelompok-kelompok milisi di Lebanon akan menjadi tugas Pemerintah Lebanon, bukan pasukan perdamaian," katanya. PBB ingin menempatkan pasukan dengan kekuatan 3.500 personil pada 2 September mendatang dan berharap dapat menempatkan pasukan secara keseluruhan pada 4 November. Dewan Keamanan PBB pada 11 Agustus telah memutuskan tambahan 13 ribu tentara untuk memperkuat dua ribu tentara PBB yang ditempatkan di Lebanon UNIFIL. Sementara itu mengenai keberatan Suriah atas penempatan pasukan PBB di perbatasan Suriah-Lebanon, Menlu mengatakan permasalahan itu masih menjadi pembahasan di PBB. "Masih dibahas di mana mereka akan ditempatkan, tidak hanya pada garis biru yang mencakup sekitar 121 km perbatasan Israel-Lebanon tapi juga Suriah-Lebanon. Yang kita mengerti dari Resolusi 1701, penggelaran itu di wilayah Lebanon. Batas itu memang relatif, soal garis saja. Ini hanya soal teknis mau ditempatkan hanya satu meter atau 10 meter dari garis batas," katanya.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006
