Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth mengusulkan Pemerintah Provinsi DKI membuat peta pengerukan lumpur di 13 sungai sebagai program penanganan banjir.
 
"Pemprov DKI bisa melakukan 'mapping' terlebih dahulu di 13 sungai Jakarta, kemudian disusun agenda pengerukan secara berkala," kata Kenneth saat dihubungi di Jakarta, Senin.
 
Kenneth menuturkan adanya pemetaan ini sebagai parameter kinerja agar terukur dan bisa dipertanggungjawabkan bagi masyarakat.
 
Menurut dia, program pengerukan lumpur terbilang lebih sederhana dan tidak membutuhkan waktu perencanaan yang terlalu lama.

Baca juga: Proyek polder di Tanjung Barat selesai Mei 2024
 
Pemkot Jaksel kerahkan ratusan petugas gabungan keruk lumpur di Kali Krukut, Jakarta, Senin (20/3/2022). ANTARA/HO-Kominfotik Jakarta Selatan
Selain itu, dia menilai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono tidak fokus dalam mengatasi permasalahan banjir di Jakarta.
 
Seharusnya pemerintah bisa melakukan pendataan di 13 sungai Jakarta untuk dilakukan program pengerukan sedimen lumpur secara berkala agar dapat menampung debit air yang banyak pada saat hujan turun, terjadi air kiriman atau air laut pasang.
 
"Pengerjaan masalah banjir tidak bisa dilakukan secara sporadis, tetapi harus dilakukan secara fokus, spesifik dan terukur," ujarnya.
 
Terlebih, dia juga menilai laporan pertanggungjawaban yang disampaikan Heru soal program normalisasi dan restorasi sungai untuk mengatasi banjir di Jakarta, kurang memuaskan, terkesan normatif dan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.
 
"Karena kenyataannya hingga saat ini, sejumlah wilayah di Jakarta masih saja dilanda kebanjiran pada saat di guyur hujan deras ataupun ringan," ujarnya.

Baca juga: Ketua DPRD DKI minta Heru evaluasi penanganan banjir dan macet
 
Arsip foto - Petugas Dinas Sumber Daya Air melakukan pengerukan untuk mengurangi pendangkalan di aliran Banjir Kanal Barat, Jakarta, Senin (12/10/2020). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj/aa.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melanjutkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir pada Tahun Anggaran 2024 mulai dari perkuatan tanggul kali hingga membangun waduk atau embung.
 
"Pada 2024 ini, kita bangun lima polder, revitalisasi pompa stasioner di dua lokasi, serta pembangunan delapan waduk atau embung dengan rincian enam proyek lanjutan dan dua lagi baru," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum di Jakarta, Rabu (27/3).
 
Adapun lima polder tersebut berlokasi di Sunter C, Gaya Motor, Kali Sepatan (KBN), IKPN dan RW 13 (Greenville).
Baca juga: DKI terus lakukan pembangunan waduk untuk atasi banjir

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024