Semarang (ANTARA News) - Pimpinan Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah tidak akan memfasilitasi rencana pembentukan partai baru pasca-putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hasil Muktamar Semarang. "Hak politik setiap warga negara untuk membuat partai baru. Sebagai lembaga tidak akan ikut-ikutan. Usia kami sudah berisiko tinggi jika ikut-ikutan melahirkan," kata Ketua PWNU Jateng, KH Muhammad Adnan, di Semarang, Minggu. Ia menjelaskan, keputusan untuk tidak melibatkan diri dalam pembuatan partai baru itu sudah menjadi kesepakatan bersama. Adnan mengemukakan, pasca-putusan MA yang memenangkan PKB Muktamar Semarang, maka PWNU Jateng telah menerima dua surat bersamaan dari dua kubu PKB, yakni Choirul Anam (didukung Mbah Dur) dan Muhaimin Iskandar (didukung Abdurrahman Wahid/Gur Dur). "Surat itu dari PKB Gus Dur dan PKB Mbah Dur. Surat dari PKB Gus Dur kaitannya dengan syukuran, sedangkan PKB Mbah Dur yang meminta audiensi dengan NU," katanya. Soal permintaan audiensi dari PKB Mbah Dur, Adnan mengatakan, pihaknya belum menetapkan waktu pelaksanaannya. Pembentukan partai baru terlihat melibatkan NU, karena para kiai sepuh yang tergabung dalam Poros Langitan menginginkan pembentukan parpol baru tersebut ditopang tiga unsur utama, yakni kalangan ulama pondok pesantren, para politisi yang setia kepada para ulama, dan unsur nahdliyin. Pembentukan partai baru itu, menurut para kiai sepuh tersebut, untuk menghindari adanya pembelokan paradigma seperti PKB, sebagai partai berbasis kekuatan massa tradisional yang agamis dibelokkan menjadi partai sekuler seperti DPP PKB di bawah determinasi kepemimpinan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) beberapa tahun terakhir. Sementara itu, Muktamar NU di Solo, beberapa waktu lalu, mengamanatkan bahwa NU tidak boleh terlibat dalam politik praktis, tetapi kalau individu nahdliyin akan membentuk partai baru dapat dipersilakan. Menyikapi pernyataan itu, Adnan menegaskan, pihaknya meminta kepada warga NU, agar tidak binggung. "Tidak perlu khawatir, kami yakin warga NU tidak akan bingung. Bukankah bingung sudah menjadi hal biasa, bahkan kita sudah kehabisan bingung. Karena itu, kami berharap tidak akan ada konflik horizontal," demikian Adnan. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2006