perolehan opini WTP ini merupakan yang kesembilan diraih Provinsi Jatim sejak tahun 2015Surabaya (ANTARA) - Provinsi Jawa Timur (Jatim) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasar hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023.
Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono mencatat perolehan opini WTP ini merupakan yang kesembilan diraih Provinsi Jatim sejak tahun 2015.
"Menandakan kinerja Pemprov Jatim sudah baik, efektif, efisien dan akuntabel," kata Adhy Karyono usai menerima hasil pemeriksaan LKPD 2023 dengan opini WTP dari BPK di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jatim, Surabaya, Kamis.
Menurutnya, capaian tersebut adalah hasil kerja bersama seluruh sektor strategis, khususnya jajaran perangkat daerah Pemprov Jatim.
Terkait rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan BPK, Adhy menyatakan akan memperhatikan, mencatat dan menindaklanjuti sesegera mungkin.
Baca juga: Pj Gubernur: KT&G investasikan Rp6,9 triliun di Pasuruan
Baca juga: Pj Gubernur Jatim yakini bantuan alsintan tingkatkan produksi padi
Baca juga: Pj Gubernur: KT&G investasikan Rp6,9 triliun di Pasuruan
Baca juga: Pj Gubernur Jatim yakini bantuan alsintan tingkatkan produksi padi
"Rekomendasi BPK bisa menjadi landasan agar Pemprov Jatim terus berbenah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan, serta meningkatkan kinerja laporan keuangan Provinsi Jatim yang lebih baik," ujarnya.
Pj Gubernur Adhy menandaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki peran penting untuk mencapai tujuan fiskal dan menjadi salah satu faktor pengungkit yang mendorong percepatan roda pembangunan, utamanya menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan rangkaian dari akuntabilitas pemerintah daerah, meliputi perencanaan program, penganggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan serta evaluasi capaian kinerja program untuk dijadikan pertimbangan dalam perencanaan di tahun selanjutnya," tuturnya.
Dalam konteks "good governance", lanjut Pj Gubernur Adhy, pemeriksaan laporan keuangan bukanlah sebuah akhir, melainkan menjadi sarana untuk mencapai tujuan utama, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, transparansi, akuntabilitas dan integritas yang menjadi prinsip dan dasar pengelolaan keuangan daerah.
"Pemeriksaan yang intensif terus dilakukan oleh BPK terhadap APBD Provinsi Jatim sehingga pengelolaan keuangan kita semakin baik," ucapnya.
Baca juga: Pemprov Jatim upayakan Jalur Pansela terhubung dalam lima tahun
Baca juga: Pemprov Jatim pastikan stabilitas harga kebutuhan pokok
Baca juga: Pemprov Jatim upayakan Jalur Pansela terhubung dalam lima tahun
Baca juga: Pemprov Jatim pastikan stabilitas harga kebutuhan pokok
Pewarta: Willi Irawan/Hanif Nasrullah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024
