"Faktanya saat ini apa yang mejadi cita-cita presiden tidak selalu sama dengan apa yang diimpikan gubernur, bupati, atau wali kota," katanya dalam Kongres Kebangsaan yang diselenggarakan Forum Pemimpin Redaksi di Jakarta, Selasa.
Menurut Marzuki, praktik yang terjadi tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara kesatuan, yang menjadi bentuk negara Indonesia.
"Boleh dikatakan kita sudah semifederal, kalau berkaitan dengan adanya kasus-kasus sejumlah kepala daerah yang tidak tersentuh oleh presiden.
"Misalnya, ada beberapa kepala daerah yang menolak melangsungkan program pemerintah pusat berbentuk BLT (Bantuan Langsung Tunai -red). Tetapi presiden tidak bisa melakukan apa-apa atas itu," ujar Marzuki.
Praktik yang berlangsung, lanjut Marzuki, bukan hanya mencederai prinsip negara kesatuan tetapi berpotensi menghilangkan uang negara.
Marzuki menyarankan penerapan otonomi daerah harus memberi celah agar presiden memiliki kewenangan menindak kepala daerah tidak memenuhi tugasnya.
Pewarta: Gilang Galiartha
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2013
