Ketua DPR suarakan kesetaraan gender jadi agenda prioritas global

Ketua DPR RI Puan Maharani menyuarakan kesetaraan gender bisa menjadi agenda prioritas global saat menghadiri pertemuan parlemen anggota MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia) Speakers’ Consultation ke-10 di Meksiko, Senin (6/5).

 

"Saya mendorong kesetaraan gender, baik di parlemen dan pada berbagai institusi publik harus terus menjadi agenda prioritas global," kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

 

Saat berbicara pada sesi 2 MIKTA Speakers’ Consultation yang mengambil tema "Kesetaraan Gender: Tantangan dan Strategi Inklusi Parlemen" itu, Puan menyoroti posisi perempuan masih kurang terwakili di berbagai tingkat pengambilan keputusan, terutama di parlemen dunia yang peningkatannya baru sekitar 3 persen sejak lima tahun lalu.

 

"Dengan tingkat kemajuan yang cenderung lambat ini, kesetaraan gender pada badan legislatif secara global baru akan tercapai pada tahun 2063," ucapnya.

Baca juga: Ketua DPR dorong gencatan senjata di Gaza melalui forum MIKTA

 

Padahal, kata Puan, partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam proses politik merupakan kunci untuk mencapai kemajuan suatu negara, dan demokrasi juga tidak akan berkembang tanpa dukungan dan partisipasi politik oleh perempuan.

 

"Saya meyakini bahwa kepemimpinan perempuan dapat berkontribusi positif bagi kemajuan demokrasi," sebutnya.

 

Puan melanjutkan bahwa kepemimpinan perempuan akan menjamin berbagai suara masyarakat lebih jelas terdengar dan berbagai kepentingan masyarakat lebih terwakili pada institusi publik.

 

"Keterwakilan perempuan di parlemen juga dapat memperkuat kualitas demokrasi karena parlemen akan lebih responsif terhadap berbagai persoalan di masyarakat," ujarnya.

Baca juga: Ketua DPR ingatkan soal perlindungan hingga kesetaraan buruh perempuan

 

Dia lantas menegaskan komitmen Indonesia terhadap kesetaraan gender yang diterjemahkan dalam berbagai kerangka kebijakan, salah satunya melalui kebijakan afirmasi yang mewajibkan minimal 30 persen kandidat perempuan sebagai calon anggota legislatif dari tiap partai politik peserta pemilu.

 

"Kebijakan afirmasi ini juga dilengkapi dengan berbagai aksi konkret di Indonesia, di antaranya dengan mendorong pembentukan jaringan calon anggota legislatif perempuan (candidate pool). Partai politik berperan penting untuk rekrutmen, kaderisasi, pelatihan, dan pendampingan politisi perempuan," kata Puan di hadapan delegasi parlemen MIKTA.

 

Melalui forum tersebut, Puan pun mengajak parlemen negara-negara MIKTA untuk mewujudkan parlemen yang responsif gender (gender-responsive parliament), serta mengedepankan prinsip-prinsip inklusivitas dan kesetaraan.

 

"Parlemen juga harus tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi perempuan, baik dalam struktur, metode, maupun produk legislatif. Parlemen negara anggota MIKTA perlu memprioritaskan adanya gender-sensitive lawmaking. Kita harus terus meningkatkan pengarusutamaan gender dan penyusunan UU yang inklusif. Parlemen MIKTA juga perlu melakukan gender-responsive budgeting. Kita perlu mengadopsi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Selain itu, parlemen MIKTA perlu membangun dimensi gender-sensitive oversight," paparnya.

Baca juga: Ketua DPR ungkap perbedaan pendapat anggota MIKTA soal Palestina

Terakhir, dia mendorong agar parlemen menerapkan indikator khusus untuk menjalankan fungsi pengawasan, mengidentifikasi kesenjangan, dan memastikan inklusi gender dalam program yang dijalankan lembaga eksekutif ataupun pemerintah.

 

"Saya mengajak kita semua untuk bekerja bersama memastikan agar setiap kebijakan yang kita ambil akan berdampak bagi perubahan menuju parlemen yang lebih inklusif dan setara," kata Puan.

 

Puan berharap tahun 2024 dapat menjadi momentum bagi akselerasi kepemimpinan perempuan di dunia politik sebab pada tahun ini ada lebih dari 70 negara melaksanakan pemilu atau 50 persen penduduk dunia menggunakan hak pilihnya.

Baca juga: Ketua DPR sampaikan kesepakatan dalam pertemuan MIKTA