"Saya menerima kunjungan pihak BP2MI Sulawesi Utara. Kami membahas tindak lanjut perjanjian kerja sama (MoU) dalam hal perlindungan dan penempatan pekerja migran di Indonesia sekarang dan masa depan," kata Penjabat Bupati Gorontalo Utara Sila Botutihe, di Gorontalo, Selasa.
Menurut dia, niat baik pihak BP2MI perlu diapresiasi karena telah memberikan perhatian kepada pemerintah daerah ini. Ia berharap kerja sama tersebut dapat dilanjutkan.
Baca juga: 11 kabupaten/kota di Sulut teken MoU perlindungan pekerja migran
"Kami sangat merespons kerja sama ini karena banyak manfaatnya, khususnya dimulai dari pembekalan yang perlu dimiliki setiap orang di daerah ini yang berkeinginan kerja di luar negeri," kata Sila.
Kepala BP2MI Sulut Hendra Makalag mengatakan bersyukur mendapat respons yang baik dari pemerintah daerah tersebut.
"Kita membangun kerja sama atau MoU dengan Pemkab Gorontalo Utara dalam hal perlindungan dan penempatan pekerja migran di Indonesia sekarang dan masa depan," katanya.
Baca juga: Disnaker: 43,65 persen pekerja migran Cirebon bekerja di sektor formal
Berdasarkan data SISKOP2MI, pekerja migran asal Gorontalo Utara berjumlah tiga orang mengikuti program SSP Jepang dengan izin tinggal selama tiga tahun.
"Mereka yang sudah terdata di SISKOP2MI Balai Sulut, dengan minimal gaji Rp23 juta per bulan. Kita juga sedang mengecek berapa jumlah pekerja asal Gorontalo yang berangkat dari luar daerah. Datanya nanti akan saya sampaikan ke Disnakertrans," kata Hendra.
Ia berharap kerja sama BP2MI dan Gorontalo Utara dapat berkesinambungan sehingga anak-anak lulusan SMP, SMA maupun sarjana yang ingin bekerja di luar negeri dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah melalui anggaran APBD atau melalui skema APBDes.
Baca juga: Pemkab OKU gandeng BP2MI beri perlindungan pekerja migran
Hal itu dimaksudkan untuk meringankan beban dari orang tua yang tidak mampu membiayai pendidikan dan pelatihan bagi calon pekerja migran Indonesia.
Pewarta: Susanti Sako
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024
