"Dengan ketersediaan waktu yang panjang, proses penyelesaian tersebut dapat dilakukan tanpa terburu-buru dan lebih banyak ruang untuk melakukan pendekatan kepada korban," kata Wakil Ketua Komnas Perempuan Mariana Amiruddin di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan seluruh langkah pemulihan hak korban perlu dibangun dalam kerangka hak asasi manusia dengan menggunakan instrumen HAM nasional dan internasional serta melibatkan korban secara bermakna.
"Dalam menentukan langkah-langkah yang dilakukan oleh negara dalam hal pemulihan korban pelanggaran HAM berat masa lalu, perlu pelibatan semua pihak secara luas , sistematis dan terstruktur, dan menunjukkan kesungguhan negara dalam melakukannya," katanya.
Baca juga: Komnas: Kesetaraan penting pastikan pemulihan berdampak bagi korban
Dalam proses meminta dan mengumpulkan data korban, pihaknya berharap Tim Pemulihan Korban Pelanggaran (PKP) HAM tidak menimbulkan trauma ulang, memastikan adanya perlindungan saksi dan korban, khususnya memastikan jaminan keamanan bagi korban, utamanya korban kekerasan seksual.
Komnas Perempuan juga memandang kesetaraan substantif diperlukan untuk memastikan agar upaya pemulihan memiliki dampak yang tepat bagi korban.
"Ketika negara memberikan pemulihan kepada korban, perlu berdasarkan sifat dan karakter gender. Negara perlu memastikan mekanisme pemulihan tidak diskriminatif kepada perempuan," kata Mariana Amiruddin.
Hal ini, menurut dia, penting karena dalam beberapa kasus pelanggaran HAM berat, perempuan korban memikul dampak yang lebih berat seperti pengalaman kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender lainnya yang membuat kondisi mereka menjadi lebih rentan.
Baca juga: Pemimpin terpilih diminta selesaikan pelanggaran HAM di masa lalu
Baca juga: Komnas minta Napak Reformasi dijadikan muatan lokal pendidikan sejarah
Baca juga: Komnas minta RUU Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa disahkan
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024
