Jakarta (ANTARA News) - Ratusan pendukung Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yang tergabung dalam "Presidium Banten Bersatu" berdemonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, menyebabkan kemacetan panjang di Jalan HR Rasuna Said Jakarta.

Anggota presidium yang terdiri atas lembaga swadaya masyarakat, mahasiswa, ibu-ibu, petani, serta pedagang berkumpul di depan gedung KPK sejak pukul 12.30 WIB.

Beberapa ibu-ibu memegang spanduk bertulisan "KPK Jangan Jadi Alat Politik" serta "Kau Bunuh Ratu Atut Secara Perdata. Kejam Nian!"

Mereka datang untuk memberi dukungan kepada Ratu Atut yang tengah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus korupsi penanganan perkara sengketa Pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi.

Lewat aksi demonstrasi yang sempat diwarnai pengajian ibu-ibu dan atraksi debus itu, mereka menyatakan penolakan politisasi hukum yang menurut mereka ditimpakan kepada Gubernur Banten Ratu Atut.

Mereka juga menuntut agar roda pemerintahan Banten tetap berjalan di bawah kepemimpinan Gubernur Ratu Atut dan Wakil Gubernur Rano Karno yang menurut mereka telah dipilih oleh rakyat Banten secara konstitusional dan demokratis.

"Kami tidak akan membiarkan pihak-pihak yang ingin mengganggu ketentraman masyarakat Banten dengan menebar isu, fitnah, dan berita bohong serta berbagai upaya pendiskreditan terhadap Gubernur Ratu Atut Chosiyah," kata salah satu pengunjuk rasa dalam orasinya.

Mereka juga menganggap pernyataan Ketua KPK Abraham Samad yang mengatakan "Siapa Atut" dan "Tidak Takut Atut" sebagai penghinaan.

"Jelas-jelas telah menghina dan melecehkan seluruh masyarakat Banten, karena biar bagaimanapun Ratu Atut Chosiyah adalah pemimpin masyarakat Banten," kata pengunjuk rasa.

Aksi demonstrasi ratusan pendukung Ratu Atut itu membuat Jalan HR Rasuna Said di depan Gedung KPK terpaksa ditutup.

Sepeda motor dan mobil yang hendak melintas dialihkan ke jalan jalur cepat. Lalu lintas kendaraan dari jalan layang arah Menteng ke Kuningan jadi macet.

KPK menetapkan Ratu Atut sebagai tersangka kasus suap dalam penanganan perkara sengketa pemilihan kepala daerah Lebak di Mahkamah Konstitusi.

Ia bersama-sama adik kandungnya Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan diduga menyuap Akil Mochtar saat menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi.

KPK juga menyangka Ratu Atut terlibat kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Banten.

Pewarta: Monalisa
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2013