"Saya sudah memberi saran kepada DPP Partai Golkar agar Atut dinon-aktifkan saja agar fokus ke proses hukum," kata Akbar di sela-sela acara Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, di Jakarta, Jumat.
Akbar mengatakan partainya tetap menghormati asas praduga tidak bersalah dalam kasus yang menjerat Ratu Atut.
Dia menilai penetapan tersangka Ratu Atut pasti mempengaruhi elektabilitas Partai Golkar di Provinsi Banten. Untuk itu Akbar menyarankan partainya segera mengkonsolidasikan secara internal untuk membentuk kepemimpinan baru di Provinsi Banten.
"Golkar harus segera melakukan perubahan terkait citra yang berkembang di masyarakat. Saya rasa Golkar bisa memperbaikinya," ujar Akbar.
Dia mengatakan DPP Partai Golkar harus peka terhadap riak-riak yang ada di masyarakat seperti beberapa pihak yang senang Atut menjadi tersangka. Kondisi itu menurut Akbar harus bisa dibaca oleh DPP dan DPD Partai Golkar untuk disikapi.
"Riak-riak itu ada pesan politiknya dan itu harus dibaca oleh DPP dan DPD Partai Golkar sebagai pertimbangan mengisi kepemimpinan partai di Provinsi Banten," katanya.
Sementara itu, Akbar memastikan belum tampak gejolak di internal partainya pasca Atut ditetapkan menjadi tersangka.
Gubernur Banten Ratu Atut Chosyiyah pada Selasa (17/12) telah dinyatakan sebagai tersangka dalam sengketa Pilkada Kabupaten Lebak serta kasus dugaan korupsi Pengadaan Alat Kesehatan di Provinsi Banten.
Atut terseret dalam kasus dugaan suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar pada sengketa Pemilihan Kepala Daerah Lebak, Banten bersama adiknya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan.
Wawan sendiri sudah terlebih dahulu dinyatakan sebagai tersangka dalam dugaan suap tersebut.
Di Golkar, Atut menjabat sebagai Ketua bidang Pemberdayaan Perempuan DPP Golkar dan Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2013
