Penyelesaian Sengketa KCN-KBN Perkuat Investasi di Sektor Maritim RI

Jakarta (ANTARA) - Iklim investasi di sektor maritim di dalam negeri diyakini semakin mendapat kepercayaan investor, setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) berhasil melakukan mediasi dan menyelesaikan konflik antara PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) atau KBN dan PT Karya Teknik Utama (KTU).

Pengamat Maritim dari IKAL Strategic Centre, Marcellus Hakeng Jayawibawa, mengatakan konflik yang berlangsung selama 12 tahun itu justru menjadi hambatan besar bagi pertumbuhan sektor maritim di Tanah Air.

Menurutnya, penyelesaian konflik antara KBN dan KTU oleh Tim Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Agung memberikan dampak positif yang signifikan bagi investasi di bidang maritim.

Adapun, sengketa kedua entitas terkait kepemilikan PT Karya Citra Nusantara (KCN) dan pengelolaan pelabuhan dengan nilai investasi sebesar Rp4,6 triliun. Namun, tim Kejagung melakukan mediasi hanya selama 4 bulan untuk menyelesaikan sengketa yang dimaksud.

“Melalui proses mediasi selama 4 bulan, kedua perusahaan berhasil mencapai kesepakatan yang menguntungkan dan memuaskan bagi kedua belah pihak,” paparnya.

Keberhasilan penyelesaian sengketa, lanjut Hakeng, menunjukkan peran penting lembaga penegak hukum dalam memfasilitasi resolusi konflik bisnis. Hal ini memberikan keyakinan kepada investor di sektor maritim untuk melanjutkan dan meningkatkan investasi mereka, karena menjamin penyelesaian efektif atas sengketa potensial.

Kesepakatan ‘win-win’ yang dicapai juga menunjukkan bahwa kolaborasi antara pihak yang bersengketa dapat menghasilkan hasil yang positif bagi semua pihak terlibat.

Lebih dari sekadar memperbaiki lingkungan bisnis, penyelesaian sengketa memiliki dampak yang lebih luas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Hakeng menyebut, dengan memberikan kepastian hukum kepada investor, maka pengembangan infrastruktur, fasilitas pelabuhan, dan proyek terkait lainnya dalam sektor maritim segera diimplementasikan.

“Penyelesaian sengketa juga tidak hanya memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat, namun menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih luas,” lanjutnya.

Di lain sisi, Marcellus Hakeng Jayawibawa mencatat bahwa Pelabuhan Marunda sebagai proyek pendukung poros maritim Indonesia, memiliki peran penting dalam menopang pelayanan kepelabuhan di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Keberadaannya tidak hanya memberikan manfaat bagi wilayah sekitar dan pemerintah daerah, tetapi juga secara luas mendukung program pemerintah pusat dalam memperkuat konektivitas maritim nasional.

Untuk mengoptimalkan kegiatan bongkar muat barang di Pelabuhan Marunda, KCN perlu melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, perlu dilakukan investasi dalam infrastruktur yang memadai, seperti dermaga yang mampu menampung kapal-kapal besar dan fasilitas penanganan kargo yang modern dan efisien.

“Infrastruktur yang baik akan membantu meningkatkan kapasitas dan efisiensi operasional pelabuhan,” ucapnya.

Lalu, KCN perlu meningkatkan layanan dan fasilitas pendukung, seperti penyediaan alat bongkar muat yang canggih dan tenaga kerja yang terlatih. Hal ini akan memastikan bahwa proses bongkar muat berjalan lancar dan efisien, mengurangi waktu tunggu kapal, dan meningkatkan produktivitas pelabuhan.

Selain itu, harus dilakukan pula upaya pemasaran dan promosi untuk menarik lebih banyak kapal dan pengusaha kargo untuk menggunakan jasa Pelabuhan Marunda. Ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan agen pelayaran dan perusahaan logistik, serta penyediaan layanan yang kompetitif dan berkualitas.

“Dan KCN juga harus memperhatikan faktor keamanan dan lingkungan dalam operasional pelabuhan. Penanganan kargo yang aman dan ramah lingkungan akan meningkatkan citra pelabuhan dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat serta pihak-pihak terkait,” kata Hakeng.

Dia memastikan, dengan langkah-langkah tersebut Pelabuhan Marunda dapat mengoptimalkan kegiatan bongkar muat barang dan menjadi salah satu pelabuhan yang kompetitif dan berdaya saing untuk mendukung pelayanan kepelabuhan di Tanjung Priok, serta memperkuat peran Indonesia dalam konektivitas maritim global.

Terpisah, Direktur Utama KCN, Widodo Setiadi, mengatakan, Pelabuhan Marunda akan memperkuat program Tol Laut yang diusung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sejak akhir 2023, KCN memastikan proyek pembangunan Pelabuhan Marunda untuk dermaga pier 2 dan 3 rampung pada pertengahan 2025.

Saat ini pihaknya tengah memproses analisis dampak lingkungan (amdal) yang diperkirakan selesai pada Juni mendatang.

Pembangunan dermaga Pier 2 dan Pier 3 merupakan kelanjutan dari pembangunan pier 1. Yang mana, Pier 1 panjangnya mencapai 1.950 meter. Adapun, total panjang Pelabuhan Marunda mencapai 5.350 meter, terdiri dari dermaga Pier 1, 2 dan 3 dengan luas lahan pendukung yakni 100 hektare (ha).

“Kalau sekarang kita lagi memproses amdal untuk pembangunan setengah Pier 2 dan Pier 3. Amdal ini ditargetkan akan selesai itu di bulan Juni,” tutur Widodo.

Widodo menjelaskan, hasil mediasi yang dijembatani Kejagung, KCN diberi waktu untuk merampungkan pembangunan pada 2026, namun pihaknya justru menginginkan proyek dermaga lebih cepat diselesaikan. Sehingga, konstruksi ditargetkan rampung pertengahan tahun depan.

“Kami menargetkan sebetulnya dari mediasi ini kami diberi waktu 4 tahun sejak tanda tangan yaitu tahun 2022 harus selesai 2026, dengan syarat seluruh perizinan telah rampung. Tetapi kami sebagai investor dan juga dalam hal ini kalau anak perusahaan KCN menginginkan lebih cepat, jadi pemegang saham sudah berjanji akan menyelesaikan maksimal di pertengahan tahun 2025,” kata Widodo.

Kendati proyek yang dikerjakan merupakan proyek non APBN dan APBD. Perusahaan ingin berkontribusi terhadap pembangunan dan kemajuan Indonesia.