"Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan memastikan alat antropometri terdistribusi ke seluruh posyandu dan ultrasonografi terdistribusi ke seluruh puskesmas," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
Hal tersebut merupakan salah satu kesimpulan dari rapat kerja Komisi IX DPR bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo dengan agenda pembahasan mengenai pelaksanaan program penurunan stunting.
Baca juga: Menkes soroti penggunaan alat antropometri yang belum maksimal
Sebelumnya, Menkes Budi menyampaikan bahwa pendistribusian alat antropometri yang berfungsi menguljr berat badan, panjang, dan tinggi badan serta lingkar lengan atas dan kepala anak di seluruh posyandu dan fasilitas kesehatan (faskes) di Tanah Air mencapai 99 persen.
"Dulu, alatnya tidak standar. Ini harusnya sudah 99 persen selesai. Masih ada beberapa kabupaten/kota yang kurang, tapi harusnya ini bisa kita anggap selesai," ucap Budi.
Berikutnya, dari rapat kerja itu, disimpulkan bahwa Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan agar terus meningkatkan jumlah SDM kesehatan yang kompeten untuk melakukan pengukuran antropometri sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Hal itu ditujukan menanggapi paparan Menkes terkait pelatihan SDM tenaga pengukuran antropometri.
Sebelumnya, Menkes Budi mengatakan pihaknya tengah mengoptimalkan akurasi data stunting di Tanah Air dari seluruh daerah melalui pelatihan sumber daya manusia (SDM) petugas pengukuran antropometri, seperti bidan dan kader posyandu.
"Kami melatih SDM supaya bisa mengukur dengan benar (data stunting menggunakan alat antropometri). Ini yang masih berjalan," kata dia.
Menurut Budi, pengukuran antropometri oleh petugas pengukur yang berfungsi untuk mendeteksi stunting pada anak melalui pengukuran berat badan, panjang, dan tinggi badan serta lingkar lengan atas dan kepala bernilai penting agar anak-anak yang mengalami stunting mendapatkan penanganan yang tepat.
Baca juga: Menko PMK minta pemda pastikan ketersediaan alat USG dan antropometri
Baca juga: Kemenkes mulai penuhi alat Antropometri di 300 ribu posyandu
Sejauh ini, kata Budi, baru sekitar 50–60 persen petugas pengukuran antropometri yang benar-benar mampu mengukur secara tepat, sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Kemenkes.
Ia mencontohkan masih ada bidan ataupun kader posyandu yang mengukur berat badan anak dalam keadaan anak yang bersangkutan memakai jaket.
"Cara mengukurnya masih salah. Misalnya, mengukur berat badan enggak boleh pakai baju, jaket, dia masih pakai," kata dia.
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024
