Putusan pengadilan tersebut sebagaimana dilaporkan Yonhap, Kamis, akan membuka jalan bagi kenaikan kuota sekolah kedokteran sebanyak 2.000 kursi dan menjadi kenaikan pertama kalinya dalam 27 tahun dengan tujuan mengatasi kekurangan kronis di bidang medis yang penting namun tidak populer serta di daerah pedesaan terpencil.
Dengan dicabutnya ketidakpastian hukum, pemerintah diperkirakan akan mempercepat proses peningkatan kuota medis yang tercermin dalam pengumuman penerimaan universitas pada tahun 2025 yang akan dipublikasikan pada akhir Mei atau awal Juni.
Pengadilan yang lebih rendah sebelumnya telah menolak kasus tersebut pada bulan lalu dan menyimpulkan bahwa para pemohon tidak memiliki kepentingan khusus yang dikompromikan oleh kenaikan kuota dan oleh karena itu tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan keputusan pengadilan.
Pengadilan tinggi, yang mengajukan banding atas kasus tersebut, menguatkan alasan pengadilan yang lebih rendah dalam membatalkan kembali kasus tersebut.
Pengadilan banding mengakui kelayakan hukum mahasiswa kedokteran yang menjabat dalam keputusan tersebut karena memiliki jaminan hukum atas kepentingan yang terkait dengan kenaikan kuota.
Pengadilan tetap memutuskan untuk membatalkan kasus tersebut dengan alasan bahwa pemberian perintah tersebut dapat berdampak buruk pada kesejahteraan masyarakat.
Namun, pengadilan juga menyatakan bahwa penerimaan tambahan 2.000 mahasiswa kedokteran setiap tahunnya dapat membahayakan hak belajar mahasiswa kedokteran saat ini.
Pengadilan menyatakan bahwa kuota kedokteran di masa depan harus ditentukan dengan cara yang meminimalkan pelanggaran terhadap hak-hak mereka.
Menanggapi putusan tersebut, komunitas medis mengatakan akan segera mengajukan banding ke Mahkamah Agung dan meminta pertimbangan cepat atas kasus itu mengingat gawatnya situasi.
Adapun pada Maret, pemerintah mengalokasikan 2.000 kursi masuk sekolah kedokteran tambahan ke universitas-universitas yang sebagian besar berada di luar wilayah Seoul.
Rencana tersebut mendapat protes dari para dokter peserta pelatihan dengan meninggalkan rumah sakit tempat bekerja.
Sekitar 20 tindakan hukum telah diambil oleh komunitas dokter dan mahasiswa kedokteran untuk menghentikan kenaikan kuota, namun sejauh ini belum ada keputusan pengadilan yang mendukung tindakan tersebut.
Keputusan pengadilan pada Kamis menandai puncak dari perselisihan pemerintah-medis selama berbulan-bulan mengenai rencana kenaikan kuota
Sumber : Yonhap
Baca juga: Korsel tetapkan kuota penerimaan sekolah kedokteran 1.500 kursi
Baca juga: Pemerintah Korsel kemungkinan akan turunkan kuota sekolah kedokteran
Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024
