Jakarta (ANTARA) -
Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menyambut baik usulan Kementerian Agama mengenai pembentukan Sekolah Menengah Katolik Negeri sebagai satuan pendidikan keagamaan Katolik yang dimiliki pemerintah.
 
Sekretaris Jenderal KWI Paskalis Bruno Syukur mengatakan pihaknya sangat mendukung program tersebut mengingat beberapa keuskupan telah mendirikan Sekolah Menengah Negeri Katolik sehingga akan semakin menyempurnakan fasilitas pendidikan yang ada.
 
“Di beberapa keuskupan sebenarnya sudah berdiri Sekolah Menengah Negeri Katolik di beberapa tempat. Jadi, prinsipnya KWI tentu sangat mendukung program tersebut,” kata Paskalis di Kantor KWI, Jakarta Pusat, Jumat.

Baca juga: Menag minta jajarannya segera dirikan Sekolah Menengah Katolik Negeri
 
Ia menyebutkan beberapa keuskupan sudah memiliki TK Katolik Negeri yang disebut Taman Seminari.
 
Dengan dukungan pemerintah melalui Kemenag, pihaknya yakin akan ada dukungan pada fasilitas pendidikan tersebut, baik dalam bentuk pembiayaan maupun peningkatan mutu melalui penyediaan guru-guru berkualitas.
 
“Jadi, kita siap untuk itu karena memang di beberapa tempat kita sudah mulai juga di tingkat TK yang disebut Taman Seminari. Kemudian di tingkat SMA ada juga kerja sama antara keuskupan dengan Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Katolik,” ujarnya.

Baca juga: Kemenag perkuat bimbingan masyarakat Katolik di daerah 3T
 
Sebelumnya pada Kamis (16/5), Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas meminta kepada jajarannya untuk segera membentuk Sekolah Menengah Katolik Negeri sebagai satuan pendidikan keagamaan Katolik yang dimiliki pemerintah.
 
"Pak Dirjen, saya minta segera diikhtiarkan, diusahakan, bagaimana kita memiliki Sekolah Menengah Agama Katolik Negeri, karena itu penting," kata Menag Yaqut dalam acara peluncuran Program Prioritas Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik di Gedung Konferensi Waligereja Indonesia, Jakarta, Kamis.
 
Gus Men, sapaan akrab Menag Yaqut, mengatakan pendirian Sekolah Menengah Katolik Negeri merupakan bagian dari kontribusi negara sekaligus pertanda bahwa negara ini terlibat dalam pendidikan keagamaan, khususnya bagi umat Katolik.

Baca juga: KWI sambut perubahan nomenklatur Yesus Kristus
 
"Kemarin kami mengadakan rapat tentang pengadaan CPNS, ada beberapa guru agama dari Islam dan Kristen untuk sekolah menengah. Tapi tidak ada Katolik, belum ada Sekolah Menengah Katolik Negeri," ungkap Menag.
 
 

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024