Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu makanan, air bersih...Pekanbaru (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Riau berupaya mengentaskan 48.730 jiwa yang masuk kategori kemiskinan ekstrem yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Pelalawan.
"Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial," kata Penjabat Gubernur Riau SF Hariyanto dalam Rapat Koordinasi (Rakor) penanggulangan kemiskinan di Provinsi Riau 2024 di Pekanbaru, Rabu.
Menurut SF Hariyanto, sebanyak 48.730 jiwa kategori miskin ekstrem itu diperoleh berdasarkan data 2023 dari Satgas Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Baca juga: Menkeu siapkan anggaran perlinsos hingga Rp513 triliun pada 2025
Ia menyebutkan estimasi angka kemiskinan ekstrem nasional berdasarkan data P3KE itu sebesar 1,12 persen dan untuk Provinsi Riau sebesar 0,67 persen atau 48.730 jiwa itu.
"Data tersebut mengindikasikan bahwa dari setiap 100 orang yang ada di Provinsi Riau, 6 orang di antaranya masih dalam kondisi miskin dan dari 6 orang miskin terdapat 1 orang miskin ekstrem," katanya.
Karena itu katanya menekankan bahwa perlu perhatian semua pihak terutama pada upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kepulauan Meranti yang tidak mendapatkan dana bagi hasil sawit dan bantuan anggaran daerah perbatasan serta ketersediaan kendaraan roda dua dan empat yang masih minim itu.
"Penambahan kendaraan roda dua dan empat untuk Pemerintah Kabupaten Meranti perlu selain meningkatkan perolehan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), alat transportasi itu juga berfungsi membantu perpindahan arus manusia dan barang ke berbagai wilayah. Dukungan transportasi yang baik membuat kehidupan perekonomian suatu daerah lebih optimal karena seluruh kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi," katanya.
Berbeda dengan penerimaan pajak dari sektor PKB untuk Kota Pekanbaru mencapai Rp500 miliar karena didukung jumlah kendaraan bermotor banyak, sedangkan Meranti hanya Rp115 miliar berdasarkan penerimaan PKB tahun lalu. Kini justru hanya Rp60 miliar saja atau turun sebesar Rp50 miliar.
"Karena itu saya juga minta Bapenda berkoordinasi ke pusat minta keadilan, agar bisa menyalurkan dana hasil bagi daerah secara adil dan merata agar Meranti bisa maju," katanya.
Baca juga: Jokowi: Pemerintah terus bekerja keras berantas kemiskinan
Selain itu dalam upaya mendukung percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem di Riau,pihaknya sudah menyalurkan dana desa sebesar Rp200 juta/desa, sedangkan jumlah desa di Riau 1.591. Selain itu bantuan menurunkan prevalensi stunting Rp20 juta/desa, posyandu Rp10 juta per desa, dana PKK Rp5 juta/desa. Bantuan Baznas dan program tanggung jawab sosial lingkungan oleh perusahaan.
"Perlu upaya konvergensi program mulai dari perencanaan sampai implementasi di lapangan oleh seluruh pihak dari Pemerintah Pusat, daerah, dan unsur non pemerintah agar program tersebut bisa diterima oleh masyarakat yang berhak," katanya.
Pewarta: Frislidia
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024
