"Kita perlu memperkuat peran parlemen dalam mempromosikan environmental democracy. Hal ini melibatkan pilar-pilar utama seperti akses informasi, partisipasi publik dalam pengambilan keputusan, dan akses keadilan dalam masalah lingkungan," ujar Fadli dalam rilis resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.
Fadli Zon mengatakan hal itu saat berbicara sebagai Presiden Southeast Asia Parliamentarians Against Corruptio (SEAPAC) pada Diskusi Regional SEAPAC di Bali, Rabu (22/5).
Di bawah kepemimpinannya, Fadli Zon menyebut SEAPAC telah secara konsisten berupaya melibatkan anggota parlemen dalam berbagai dialog antikorupsi, termasuk dengan perspektif perlindungan dan pelestarian lingkungan melalui penanganan korupsi di sektor hijau.
"Kami di SEAPAC berkomitmen untuk memperkuat peran dan kapasitas parlemen terkait antikorupsi, termasuk yang berkaitan dengan korupsi lingkungan hidup, baik di tingkat nasional maupun regional," katanya.
Baca juga: BKSAP DPR: Kesepakatan parlemen di WWF Ke-10 akan diserahkan ke IPU
Menurut dia, salah satu langkah yang penting diambil adalah integrasi Prinsip Ke-10 Deklarasi Rio dalam kerangka kebijakan dan tata kelola lingkungan.
"Saat ini ASEAN sedang mengembangkan Environmental Rights Framework (Kerangka Hak Lingkungan ASEAN). Ini merupakan manifestasi dari demokrasi lingkungan yang tertuang di Deklarasi Rio, yang implementasinya diharapkan akan mengurangi dan mencegah korupsi lingkungan secara signifikan. Para anggota parlemen, khususnya yang tergabung dalam SEAPAC, harus berkontribusi pada pengembangan kerangka ini," tuturnya.
Fadli menambahkan bahwa SEAPAC akan bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait di kawasan, termasuk Westminster Foundation for Democracy (WFD) dan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), untuk mempromosikan dan merancang langkah-langkah lanjutan bagi parlemen dalam mempromosikan demokrasi lingkungan.
Baca juga: BKSAP DPR: World Water Forum Ke-10 momen cegah terjadinya krisis air
"Kami juga akan menjajaki potensi untuk mengadakan audiensi dengan Komisi Antar-Pemerintah ASEAN tentang HAM (AICHR), yang bertanggung jawab dalam pengembangan kerangka hak lingkungan tersebut," kata Fadli.
Diskusi Regional SEAPAC di Bali, Rabu (22/5), yang diselenggarakan SEAPAC bersama BKSAP DPR RI dan Westminster Foundation for Democracy itu, bertujuan memperkuat komitmen parlemen di kawasan Asia Tenggara terhadap prinsip-prinsip demokrasi lingkungan sebagai salah satu elemen penting dalam pemberantasan korupsi.
Diskusi yang dihadiri anggota parlemen dari negara-negara Asia Tenggara itu membahas pentingnya peran parlemen dalam mendorong pencapaian komitmen dan target iklim, termasuk melalui penilaian dampak regulasi lingkungan dalam proses legislatif, analisis anggaran hijau, serta pengawasan dengan dimensi lingkungan.
Baca juga: BKSAP DPR usul omnibus law tentang air pada World Water Forum Ke-10
Baca juga: BKSAP dorong RI pererat kerja sama dengan Turki
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
