Saya kira, nanti kalau ada aspirasinya, akan saya tanya, akan saya datangin, saya akan mengundang juga
Badung, Bali (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengundang People’s Water Forum untuk berdialog dan menyampaikan aspirasi yang tidak tersalurkan akibat pembubaran kegiatan forum tersebut oleh organisasi masyarakat.

“Saya kira, nanti kalau ada aspirasinya, akan saya tanya, akan saya datangin, saya akan mengundang juga,” ujar Basuki dalam konferensi pers setelah menutup perhelatan World Water Forum Ke-10 di Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat.

Basuki mengatakan bahwa semua orang memiliki hak yang sama untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat, selama tidak dilakukan secara anarkis.

Ia juga membandingkan bahwa penyelenggaraan demo untuk menyampaikan aspirasi pun sudah biasa dilakukan di Indonesia.

“Tidak dilarang untuk berkegiatan di sini selama tidak mengganggu,” ucap Basuki.

Baca juga: Menteri PUPR: Hari Danau Sedunia kunci utama jaga kelestarian danau

Baca juga: Deklarasi tingkat menteri World Water Forum ke-10 disahkan


Dalam kesempatan tersebut, Basuki mengungkapkan bahwa sebelumnya, pihaknya sudah mendiskusikan terkait kehadiran peserta People’s Water Forum ke Bali. Saat itu, kata Basuki, terdapat pertanyaan dari Imigrasi mengenai permohonan visa dari sejumlah peserta People’s Water Forum.

“Saya konsultasi dengan Beliau (Presiden World Water Council Loic Fauchon). Kemudian, keputusannya, let them in (biarkan mereka masuk) ke Indonesia,” kata dia.

Akan tetapi, Loic berpesan kepada Basuki untuk mengawasi peserta People’s Water Forum agar tidak membuat hal-hal yang memprovokasi lokal.

“Tapi, buat saya biasa saja,” kata Basuki.

Oleh karena itu, peserta People’s Water Forum dapat masuk ke Indonesia dan datang ke Bali, provinsi di mana World Water Forum Ke-10 diselenggarakan.

Sebelumnya, Aliansi Gabungan Masyarakat Bali dengan tegas menolak pelaksanaan People's Water Forum (PWF) yang dimaksudkan untuk menandingi acara resmi World Water Forum (WWF).

Dalam keterangan di Jakarta, Selasa (21/5), Aliansi Gabungan Masyarakat Bali menyatakan bahwa kegiatan PWF juga tidak sejalan dengan imbauan Gubernur Bali dan sarat dengan kepentingan asing.

Dengan demikian, mereka menegaskan bahwa keberadaan forum semacam itu tidak akan diterima di tengah-tengah masyarakat lokal.

Baca juga: Menteri Basuki dinobatkan sebagai Duta Kehormatan Asia Water Council

Baca juga: Menteri Basuki galang dukungan PBB untuk Hari Danau Sedunia

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024