“Dari data-data yang ada bisa kita melihat kalau tetangga kita tidak tinggi atau tidak naik berarti ada apa dengan daerah kita, kalau dalam satu provinsi itu angkanya tinggi tolong dicek kabupaten dan kotanya seperti apa,” kata Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Dia mencontohkan Kabupaten Kerinci merupakan satu-satunya daerah di Provinsi Jambi yang inflasinya masuk dalam 10 kabupaten tertinggi. Begitu pula dengan Kabupaten Kampar yang merupakan daerah di Provinsi Riau yang inflasinya masuk dalam 10 kabupaten tertinggi.
Kondisi ini menunjukkan bahwa kabupaten dan kota lainnya dalam satu provinsi tersebut mampu mengendalikan inflasi.
Ia pun menyebutkan sejumlah daerah yang inflasinya tinggi berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 2 Mei 2024.
Di tingkat provinsi yakni Gorontalo, Papua Tengah, Sulawesi Utara, Bali, Riau, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Papua Barat.
Di tingkat kabupaten, yakni Minahasa Selatan, Minahasa Utara, Tolitoli, Nabire, Kerinci, Kampar, Gorontalo, Labuhanbatu, Pasaman Barat, dan Lampung Timur.
Sementara di tingkat kota, yaitu Padangsidimpuan, Kotamobagu, Sibolga, Denpasar, Gunungsitoli, Pematang Siantar, Medan, Bukittinggi, Dumai, dan Bengkulu.
Selain itu, Tomsi membeberkan sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan pada minggu keempat Mei 2024 tak jauh berbeda dibanding minggu ketiga Mei dengan sebaran jumlah daerah nyaris sama.
Komoditas tersebut seperti bawang merah, cabai merah, gula pasir, bawang putih, dan telur ayam ras.
“Ini menunjukkan minggu lalu dan minggu ini kita belum dapat mengatasi situasinya, belum ada perubahannya, belum ada perbaikannya, bagi daerah-daerah yang mengalami kenaikan ini coba dipelajari sampai detail,” ujarnya.
Kemudian, dia juga menyoroti masih adanya 47 pemerintah daerah (Pemda) yang tidak menyampaikan laporan harian terkait upaya pengendalian inflasi kepada Kemendagri sepanjang minggu keempat Mei 2024.
Meskipun dari seluruh daerah sekitar 70 hingga 80 persen kepala daerah telah memberikan perhatian yang cukup besar.
“Bagaimana mau berbuat, bagaimana kita tahu sudah melakukan usaha, kalau laporan saja tidak ada, laporan saja tidak ada, terus bagaimana kita mau menilai bahwa sudah melakukan satu kegiatan di kota atau kabupaten tersebut,” pungkas Tomsi.
Baca juga: Kemendagri selesaikan sinkronisasi data nama daerah di Pulau Sumatera
Baca juga: Kemendagri minta Pemda serius lakukan gerakan menanam
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
