Pemkot Jakpus minta jajaran pahami kemiskinan untuk mengatasinya

 

"Untuk bisa mengatasi kemiskinan saya meminta jajaran di tingkat kecamatan dan kelurahan benar-benar memahami apa itu kemiskinan sehingga bisa menentukan langkah yang tepat untuk mengatasinya," kata Chaidir di Jakarta, Senin.

Penanganan kemiskinan di Jakarta Pusat disampaikan dalam rapat koordinasi (rakor) monitoring dan evaluasi (monev) penanggulangan kemiskinan 2024 yang dihadiri seluruh seksi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di 8 kecamatan dan 44 kelurahan.

Kegiatan rakor ini sebagai implementasi dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Rakor ini juga menjadi ajang penguatan implementasi dari penanggulangan kemiskinan.

Menurut Chaidir jajaran di kecamatan dan kelurahan harus memahami definisi tentang orang miskin terlebih dahulu, agar tidak salah paham dalam menentukan sasaran pengentasan kemiskinan.

"Mereka yang masuk kategori miskin adalah orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mengembangkan kehidupan yang bermartabat," ujar Chaidir.

Lalu, jajaran Pemkot Jakarta Pusat juga diingatkan terkait beragam faktor pemicu kemiskinan seperti laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, angka pengangguran yang tinggi, tingkat pendidikan yang rendah dan bencana alam. Selain itu, fenomena urbanisasi dari daerah juga menjadi salah satu faktor pemicu kemiskinan di DKI Jakarta.

Chaidir berharap seluruh jajarannya di tingkat kecamatan dan kelurahan mampu memetakan serta mencatat dan mengumpulkan data sebaik mungkin agar tidak ada warga yang luput dari intervensi penanggulangan kemiskinan.

Bila semua berjalan maksimal, kata Chaidir, Pemkot Jakarta Pusat optimistis pada tahun 2024 ini intervensi penanggulangan akan semakin menyusutkan angka kemiskinan di Jakarta Pusat.

"Data BPS menunjukkan tren angka kemiskinan di Jakpus terus menurun dari sekitar 4,9 persen di 2022 menjadi 4,6 persen tahun 2023. Kami optimistis dengan beragam intervensi yang dilakukan, tahun ini semakin menurun," ucap Chaidir.

Sementara itu, Kepala Bagian Kesra Sekretaris Kota Jakarta Pusat, Joehandi mengatakan intervensi penanggulangan kemiskinan di Jakarta Pusat akan melibatkan anggaran dari APBD dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).

"Contohnya, beragam intervensi melalui program yang didanai oleh APBD seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui beragam pelatihan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD), pembinaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan bantuan sosial," jelas Joehandi.

Selain itu juga ada dari BAZNAS BAZIS yang melakukan program bedah rumah. Lalu memanfaatkan TJSL untuk mengatasi stunting.