"Kesiapan saksi termasuk yang kami siapkan jauh-jauh hari, termasuk penyediaan dananya. Jadi atau tidaknya penyaluran dana saksi, itu tidak menjadi kendala mengikuti pemilu bagi kami," kata Ketua Fraksi Hanura, Sarifuddin Sudding di Jakarta, Kamis.
Hanura sendiri mengapresiasi adanya alokasi anggaran negara untuk saksi-saksi di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Pengalaman pemilu sebelumnya, jika tidak setiap parpol memiliki saksi di TPS, peluang kecurangan, pembelokan dan transaksi suara membesar. Ini langkah untuk meminimalisir," katanya.
Namun, anggota Komisi III DPR RI ini juga menegaskan, upaya lain harus tetap dilakukan untuk mencegah hal-hal negatif itu.
"Paling utama adalah kemampuan parpol menjaga integritas para saksinya sendiri," ujarnya.
Menyoal total dana saksi yang cukup besar, Sudding juga mendesak pemerintah, Bawaslu tentang mekanisme penyaluran maupun sanksi penyalahgunaan.
"Pada dasarnya semua dana dari APBN harus dipertanggungjawabkan. Sistem antisipasinya adalah dengan transparansi anggaran dan harus ada laporan dari parpol," tegas Sudding.
Sejauh ini, total anggaran yang disiapkan untuk dana saksi 12 parpol sekitar Rp660 miliar. Dengan jumlah TPS sebanyak 545.778 maka total saksi mencapai 6,6 juta orang. Setiap parpol mendapat Rp55 miliar.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2014
