Jakarta (ANTARA News) - Komisi IV DPR-RI yang membidangi sektor pertanian meminta dilakukannya audit terhadap cadangan beras pemerintah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan yang sebenarnya. Anggota Komisi IV, Ganjar Pranowo di Jakarta, Rabu menyatakan, selama ini data kekurangan beras hanya dikeluarkan oleh Bulog bukan oleh lembaga yang berwenang sehingga sangat diragukan kebenarannya. "Tidak ada lembaga lain yang mengeluarkan data kekurangan beras kecuali Bulog. Agar kita tidak ditipu cadangan beras pemerintah perlu diaudit," katanya dalam Rapat Kerja antara Menteri Pertanian dengan Komisi IV. Anggota legislatif dari PDIP itu menyayangkan sikap Bulog yang enggan membeli beras petani pada saat panen raya dengan alasan harganya di atas harga pembelian pemerintah (HPP) sementara lembaga tersebut hanya diperbolehkan membeli beras petani jika harganya di bawah HPP. "Kalau memang dananya kurang DPR akan mendorong pemerintah agar memberikan anggaran ke Bulog sehingga bisa membeli beras petani di atas HPP biar petani senang," katanya. Senada dengan itu, Mardjono, anggota Komisi IV lainnya menyatakan keheranannya terhadap sikap Bulog yang merasa "haram" untuk membeli beras petani di atas HPP. Padahal, tambahnya, kenyataannya ketika harga beras petani anjlok di bawah HPP Bulog tetap saja tidak melakukan pembelian gabah petani sehingga gudang Bulog kosong dan hal itu digunakan sebagai alasan untuk mengimpor dari luar. "Saat ini petani sudah menjadi korban duluan sebelum yang lain menikmati beras impor," katanya. Sementara itu Nazamuddin menyatakan, untuk mengisi cadangan beras pemerintah lebih baik dilakukan dengan pembelian dari petani daripada dengan cara mendatangkan dari negara lain.(*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2006