Bandungan (ANTARA News) - Partai Kebangkitan Bangsa versi Muktamar Surabaya pimpinan Ketua Umum DPP Choirul Anam mengisyaratkan pembentukan partai baru meskipun saat ini masih menempuh upaya Peninjauan Kembali (PK) atas Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan kubu Muhaimin Iskandar. Ditemui seusai membuka Musyawarah Wilayah II PKB Jawa Tengah pro-Muktamar Surabaya, di Bandungan, Kabupaten Semarang, Sabtu, Choirul Anam mengatakan, wacana mendirikan partai baru memang ada, namun sebelum hal itu upaya hukum harus dilakukan dan mendengarkan pendapat dari para ulama sepuh. "Kami meminta pendapat para ulama sepuh dan beliau akan melakukan istikharah, meminta petunjuk Allah," kata Cak Anam, sapaan Choirul Anam. Hadir dalam pembukaan Muswil PKB Jateng itu antara lain para kiai sepuh, antara lain KH Mahmud Ridwan, KH Muhaimin Asnawi, KH Chasbullah, KH Abdul Basyir, dan KH Ahmad Baidhawi. Gubernur Jateng diwakili Asisten Pemerintahan Pujo Iswantoro. Cak Anam dalam pidato pembukaan mengemukakan, sah tidaknya muktamar partai tidak diputuskan oleh pengadilan atau pemerintah, tetapi oleh peserta muktamar itu sendiri, seperti diatur dalam anggaran dasar dan rumah tangga partai. Mengisahkan terjadinya awal konflik PKB pada Muktamar Semarang, Cak Anam mengatakan, pada saat itu kubu Muhaimin Iskandar memecat Ketua Umum PKB Alwi Shihab dan Sekjen Syaefullah Yusuf yang saat itu menjadi menteri. Kubu Muhaimin menyatakan, keduanya tidak boleh merangkap menjadi menteri sekaligus pengurus partai. Pada saat ini, lebih dari separuh peserta Muktamar Semarang termasuk sebagian besar para kiai, menolak pemecatan dan tidak mengakui Muktamar Semarang. "Kalau mengacu AD/ART partai, sah tidaknya pengurus ditentukan oleh peserta muktamar, bukan oleh pengadilan atau pemerintah (Depkum dan HAM)," katanya. "Kalau keadaannya seperti itu, nanti ada PKB pelat merah dan PKB pelat hijau," kata Cak Anam disambut tawa peserta Muswil. Ia menegaskan, dalam Undang-Undang Partai Politik ditegaskan bahwa partai tunduk pada AD/ART partai, bukan kepada pemerintah. "Kalau partai mengajukan hasil muktamar ke Depkum dan HAM, instansi ini sekadar mencatat, bukan mengesahkannya," katanya. Dengan nada berseloroh, Cak Anak mengatakan, "Kami bersama para kiai mendirikan PKB, eh di belakang ada anak kecil yang mengaku memimpin PKB." Pada kesempatan sama, Ketua Dewan Syuro PKB versi Muktamar Surabaya KH Abdurrahman Chudlori alias Mbah Dur mengingatkan, kalau mau mengurus partai, seseorang harus berani menghindarkan kepentingan diri sendiri. Menurut Mbah Dur, konflik di tubuh PKB saat ini karena banyak orang mengedepankan kepentingan sendiri, karena itu siapa saja yang berani terjun ke dunia politik, maka dia harus menempatkan kepentingan banyak orang dalam setiap tindakannya.(*)

Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006