"Inspektorat menyatakan ada mark up, dari China Rp1 milyar, tapi di sini dijual Rp3 milyar, itu urusan berwajib. Jadi itu konsen kita," kata Ahok di Balaikota, Rabu.
Ahok juga mengatakan, berdasarkan laporan itu, semua dokumen pembelian bus sudah sesuai prosedur, namun dari pihak dalam, baik Dishub maupun panitia lelang, ada yang mengarahkan pemenang tender.
"Makanya kita lihat dokumennya untuk diteliti. Ya kalau kemudian kita tertipu, karena mereka pinter, dari pertama itu kan ada mark up. Justru itu kalau kita baca dokumen, ini yang menang itu China. Udah keliatan dong," katanya.
Oleh sebab itu, tahun ini, pengadaan barang dan jasa akan melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar tidak terjadi hal yang sama.
"BPKP harus mengkaji lagi Agutus nanti. Ini terlalu dipaksakan pengadaan barang itu. Nah itu kita mesti teliti dulu," katanya.
Sementara itu Kepala Inspektoran Provinsi DKI Jakarta Franky Mangatas membenarkan ada beberapa mesin yang berkarat, namun mengenai pengeluaran anggaran pihaknya masih mendalami transaksi pembayaran.
Menurut Franky, secara adimistratif, ada beberapa prosedur yang tidak dilakukan, seperti kemampuan perusahaan yang memeriksa armada-armada bus tersebut.
Franky meminta waktu lebih lama guna meneliti lebih lanjut dan enggan menyebut ada penyelewengan.
"Belum kita simpulkan, kita periksa lagi dari perencanaan lelang. Kesimpulannya nanti terakhir, belum kita uji," katanya.
Franky berencana bertemu dengan panitia penerima barang dan pihak TransJakarta, namun sayang waktu pemeriksaan tinggal satu mingu. Meski demikian, Franky berjanji untuk menuntaskan masalah tersebut sesuai surat kerja, selama dua minggu dari pekan lalu.
Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2014
