"Perempuan tidak mau menjadi beban pembangunan," katanya pada diskusi "Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan Dalam Politik" yang diadakan di Perum LKBN Antara di Jakarta, Jumat.
Linda menyebutkan bahwa program kesetaraan gender merupakan visi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
"Kesetaraan ini adalah bagaimana perempuan dan laki-laki mendapat haknya, mendapat akses, mengawal, dan berpartispasi dalam pembangunan nasional," kata Linda dalam diskusi yang bekerja sama dengan UNDP itu.
Ia mengatakan kesetaraan gender telah dimulai ketika terbit Instruksi Presiden Abdurrahman Wahid nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional.
Linda menyebutkan dalam rancangan pembangunan jangka panjang nasional bahwa program kesetaraan gender berlangsung pada 2000-2025.
"Tahun 2025 kesetaraan gender semua terwujud," katanya.
Ia mencontohkan soal keterwakilan perempuan di parlemen sebesar 30 persen hingga saat ini belum terwujud padahal UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu telah mengamanatkan hal itu.
Namun, katanya, kalau sampai pada calon anggota legislatif, semua partai politik telah menempatkan sedikitnya 30 persen calon anggota legislatifnya dari perempuan.
Sementara itu Direktur Pemberitaan Perum LKBN Antara Akhmad Kusaeni mengatakan bahwa Antara berkomitmen untuk mewujudkan kesetaraan gender dan untuk Pemilu 2014 ini benar-benar dapat memenuhi 30 persen perempuan di parlemen.
Dalam kesempatan itu juga diluncurkan kanal khusus di portal berita Antaranews untuk peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen.
Pewarta: Budi Setiawanto
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2014
