Jakarta (ANTARA News) - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) lahir sebagai organisasi politik yang ingin mewadahi aspirasi masyarakat Nadhalatul Ulama, ketika rezim Orde Baru pemerintahan Presiden Soeharto baru saja runtuh pada Mei 1998.

PKB yang dilambangkan dengan lingkaran yang melingkupi wilayah nusantara dan dikelilingi sembilan bintang ini, dideklarasikan pada 23 Juli 1998 oleh para kiai NU.

Cikal bakal Partai yang kini diketuai Muhaimin Iskandar ini, tak bisa lepas dari organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nadhlatul Ulama.Sehari setelah Soeharto mengakhiri masa kepemimpinan 32 tahun pada 21 Mei 1998, Pengurus Besar NU mendapat banyak usulan dari umat untuk pembentukan partai politik, dan juga rekomendasi nama-nama parpol. Saat itu yang paling banyak mengemuka adalah adalah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat dan Kebangkitan Bangsa.

Namun, PBNU tidak dapat memungkiri hasil muktamar NU  ke-27 di Situbondo, Jawa Timur, yang menyatakan NU secara organisatoris tidak terkait dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis.

Sikap yang dipegang PBNU ternyata tidak memuaskan dan memfasilitasi aspirasi masyarakat NU. Beberapa pengurus NU di daerah bahkan sudah ada yang membuat parpol sendiri karena derasnya keinginan berpolitik dari warga NU.

PBNU, melalui Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah pada 3 Juni 1998 membentuk Tim Lima yang diketuai KH Ma'ruf Amin (Rais Suriyah/Koordinator Harian PBNU), dan diberi tugas untuk memenuhi aspirasi warga NU.

Pada  26 - 28 Juni 1998, Tim Lima dengan tim bantuan yang baru dibentuk Tim Asistensi, --diketuai  Arifin Djunaedi  (Wakil Sekjen PBNU) --, mengadakan pertemuan di Cipanas, Jawa Barat untuk menyusun rancangan  pembentukan parpol.

Secara keseluruhan, pertemuan itu menghasilkan pokok-pokok Pikiran NU.  Mengenai Reformasi Politik, Mabda' Siyasiy, Hubungan Partai Politik dengan NU, AD/ART dan Naskah Deklarasi.

Pertemuan membahas Partai Politik berlanjut pada 4 Juli 1998 di Bandung, Jawa Barat. Dalam pertemuan di Bandung itu juga diputuskan dengan mengusung nama Partai Kebangkitan Bangsa.
 
Proses konsolidasi hasil pertemuan itu dengan pihak PBNU memutuskan lima kiai menjadi deklarator PKB yakni KH Munasir Allahilham, KH Ilyas Ruchyat, KH Muchid Muzadi dan KH. A. Mustofa Bisri serta KH Abddurahman Wahid sebagai ketua umum PBNU.

Sejak saat itu, PKB lahir sebagai partai politik yang sangat lekat dengan organisasi Islam NU dan juga masyarakat Nahdliyin.

Pada pemilu 1999, tampil sebagai debutan,tak membuat raihan suara PKB jeblok. Perolehan suara PKB justru melejit di urutan ke-tiga setelah PDI Perjuangan dan Golkar, dengan raihan 12,6 persen suara.

PKB juga memperlihatkan semangat partai Islam ketika  mewujudkan koalisi poros tengah dari partai-partai Islam dan berhasil membawa tokoh PKB, Abdurrahman Wahid ke kursi Presiden RI ke-empat pada Pemilu 1999, meskipun akhirnya dilengserkan pada 2001.

Perpecahan melanda PKB pada awal dekade 2000. Muktamar PKB pada 2005 di Semarang, Jawa Tengah, menjadi salah satu puncak gejolak perselisihan di internal PKLB.

Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur yang memimpin PKB saat itu bersama Muhaimin Iskandar menghadapi pertentangan dengan para kiai. PKB pun perlahan kehilangan basis pendukung tradisionalnya di pesantren-pesantren di Jawa.

Hal itu yang mengakibatkan, pada Pemilu 2009, suara PKB jeblok dengan penurunan 50 persen dibanding 2004. PKB hanya mendapat 5.146.122 suara atau 4,9 persen pada 2009.

Menjelang Pemilu 2014, PKB menyiapkan tiga kandidat bakal calon Presiden yang masih bersaing untuk meraih tiket ke Pemilihan Presiden, Juli 2014 dan membawa PKB agar lolos syarat ambang batas pencalonan pada Pemilu Legislatif, April mendatang.

Ketiga kandidat itu adalah Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Politisi senior Golkar dan juga Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Penyanyi dangdut senior Rhoma Irama.

PKB juga memberikan kursi Wakil Ketua Umumnya kepada Direktur Umum Maskapai Penerbangan Lion Air, Rusdi Kirana, Januari 2014 lalu.

Pengurus:
Ketua Dewan Syuro: KH Abdul Aziz Mansyur.
Ketua Umum: Ketua Umum Muhaimin Iskandar
Sekretaris Jenderal: Imam Nachrowi
Bendahara Umum: Bachrudin Nasori

Alamat Kantor DPP : Jl. Raden Saleh No. 9,
Jakarta Pusat 10430
Telp : 021- 3145328
Fax : 021- 3145329
Email : dpp@pkb.or.id
Website : www.dpp.pkb.or.id
(*)

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Copywriter
Copyright © ANTARA 2014