Saya kira yang namanya manajemen sistem pendidikan baik di kota, di kabupaten, di provinsi, dan di nasional, itu sama saja. Hanya mau atau tidak melakukan,"Jakarta (ANTARA News) - Calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengatakan pemerataan pendidikan di Indonesia bisa dilakukan tergantung ada atau tidaknya niat politik atau "political will".
"Saya kira yang namanya manajemen sistem pendidikan baik di kota, di kabupaten, di provinsi, dan di nasional, itu sama saja. Hanya mau atau tidak melakukan," kata Jokowi saat blusukan di daerah Kampung Rambutan, Jakarya Timur, Selasa.
Hal tersebut dinyatakan Jokowi terkait dengan besarnya anggaran pendidikan 20 persen yang seharusnya bisa digunakan untuk memenuhi segala komponen kebutuhan siswa, bukan hanya untuk menggratiskan iuran SPP.
"Saya kira dengan anggaran pendidikan yang 20 persen hal tersebut bisa dilakukan, yang kita lihat tadi, baik di SMP maupun di SD, sangat membutuhkan alat-alat sekolah dan keperluannya, terutama bagi anak-anak yang tidak mampu," kata Jokowi.
Meringankan biaya pendidikan di Indonesia, menurut Jokowi bukan melulu soal menggratiskan SPP tapi juga memenuhi kebutuhan akan komponen pendidikan lain seperti seragam, buku, sepatu, dan lain-lain.
"Kita itu ngomongnya jangan kelihatan seperti orang yang tidak memahami dunia pendidikan. Memangnya kalau anak-anak gak punya tas gak punya seragam mau sekolah gitu? Mana mungkin mau?" katanya.
"Hal-hal sepele seperti itu yang biasanya tidak dilihat di lapangan," katanya.
Manajemen sistem pendidikan nasional, menurut Jokowi harus dimulai dengan benar-benar mendengarkan kebutuhan siswa didik.(*)
Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2014
