"Itu menunjukkan sistem pengawasan mutu KPU terhadap pengadaan surat suara sangat lemah. Kinerja kontrol kualitasnya lemah," kata Sudding di Jakarta, Senin.
Dia mengemukakan KPU lemah dalam mengawasi perusahaan pemenang tender pengadaan surat suara.
"KPU harus lakukan pemeriksaan ketat pada perusahaan yang mencetak surat suara. Jika ditemukan adanya permainan atau menguntungkan pihak tertentu, maka perusahaan tersebut harus dituntut pertanggungjawabannya dan diberi sanksi berat," ujar Sudding.
Sudding menyakini kerusakan surat suara tak hanya mencakup 19 kota yang sudah dipublikasikan oleh media, tapi juga masih ditemukan di Jakarta, Poso, Nias, Badung (Bali), Sragen dan Kendal (Jawa Tengah).
"Saya yakin surat suara yang rusak itu lebih dari 2 juta dan meliputi lebih banyak lagi daerah di Indonesia, " tegas anggota Komisi III DPR ini.
Sudding mendesak agar KPU dan Bawaslu tidak mengecilkan arti suara rusak.
Dia minta KPU menjamin bahwa surat suara pengganti bermutu baik, dan sampai di tujuan dalam kondisi aman dan utuh, sesuai dengan kualitas dan jumlah yang diminta.
"Komisioner KPU bilang bahwa jumlah surat suara yang rusak hanya 0,25 persen atau di bawah 1 persen. Jangan mengecilkan arti 0,25 persen surat suara bagi negara demokrasi dan besar seperti Indonesia," kata Sudding.
Sebelumnya, Komisioner KPU Arief Budiman mengatakan kepada wartawan bahwa jumlah surat suara yang rusak tidak sampai 1 persen .
Kerusakan itu menurut Arief karena sobek atau terkena tinta bahkan tercoblos.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2014
