Menarik karena dalam survei ini ada temuan partai-partai yang paling tidak disukai masyarakat. Yang pertama adalah Partai Demokrat, kedua PKS, selanjutnya Golkar dan PDIPJakarta (ANTARA News) - Survei terbaru lembaga riset Charta Politika Indonesia menemukan bahwa Partai Demokrat merupakan partai yang paling tidak disukai oleh masyarakat.
Hasil survei yang digelar 1--8 Maret 2014 itu mencatat, partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu menempati posisi tertinggi partai yang paling tidak disukai dengan jumlah responden sebanyak 17,1 persen.
"Menarik karena dalam survei ini ada temuan partai-partai yang paling tidak disukai masyarakat. Yang pertama adalah Partai Demokrat, kedua PKS, selanjutnya Golkar dan PDIP," kata Peneliti Charta Politika Yunarto Wijaya dalam paparan di Jakarta, Rabu.
Meski tidak dijabarkan alasan responden menyatakan tidak suka, Yunarto mengatakan sejak dua tahun terakhir Partai Demokrat dan PKS telah menerima pemberitaan buruk.
Dalam kesempatan yang sama, politisi Partai Demokrat Saan Mustofa menilai respon ketidaksukaan masyarakat terhadap partainya merupakan konsekuensi sebagai partai penguasa.
"Ini sebenarnya tidak lepas dari konsekuensi kami sebagai ruling party (partai penguasa, red), tentu dapat sorotan yang lebih besar. Sekecil apapun kami akan dapat ruang opini yang besar," katanya.
Saan juga menegaskan, partai berlambang "Mercy" itu bukanlah satu-satunya partai yang mendapat persepsi masyarakat terkait "kader yang terlibat korupsi".
"Tanpa membandingkan dengan partai lainnya. Tapi ini jadi masukan bagi kami menghadapi tantangan ke depan," ujarnya.
Dalam survei tersebut, PKS menempati posisi kedua partai yang paling tidak disukai dengan 8,5 persen, Partai Golkar 6,6 persen, PDI Perjuangan 4,9 persen dan PKPI 4,1 persen.
Survei yang dilaksanakan melalui wawancara tatap muka itu melibatkan 1.200 responden yang telah mempunyai hak pilih. Margin of error sebesar plus minus 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Sampel dipilih secara acak dengan metode penarikan sampel acak bertingkat dengan memperhatikan karakter urban/rural dan proporsi antara jumlah sampel dengan jumlah pemilih di setiap provinsi.
Pengendalian mutu dilakukan terhadap hasil wawancara, yang dipilih acak sebesar 20 persen dari total sampel dengan mendatangi kembali responden terpilih.
(A062)
Pewarta: Ade Irma Junida
Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2014
