Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Banten saat ini masih rendah yakni urutan ke-23 secara nasional. Salah satu alasannya karena masih tingginya kasus gizi buruk di Banten.
"Kita lihat banyak kasus gizi buruk di Banten dan ini salah satu sebab rendahknya Indeks Pembangunan Manusia di Banten," kata Ros melalui rilis yang diterima ANTARA News, Jakarta, Jumat.
Untuk menanggulangi masalah ini, Ros menekankan perlunya koordinasi yang intensif antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
"Kita tidak bisa salahkan Pemprov Banten begitu saja karena masalah ini masalah yang harus kita selesaikan secara bersama-sama," tegasnya.
Ia menilai anggaran kesehatan sebesar 2 persen dari APBN sesuai UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 juga masih kurang. Idealnya, kata Ros, anggaran kesehatan ini paling tidak mendekati angka 5 persen.
Wakil Gubernur Banten Rano Karno mengakui Indek Pembangunan Manusia (IPM) di Banten masih rendah karena masih ada beberapa indikator yang belum tercapai di antaranya pendidikan dan kesehatan.
"Kita tidak bisa menutup mata, memang kondisinya seperti ini, artinya kita harus mulai dari sekarang, langkahnya berkordinasi dengan kabupaten/kota untuk meningkatkan IPM dan mencapai tagret MDGs," kata Rano Karno.
Ia mengatakan, selain masalah kesehatan lingkungan yang perlu terus ditingkatkan, kematian bayi dan ibu melahirkan juga masih tinggi. Selain itu kasus gizi buruk di Banten juga masih tinggi akibat kekurangan pangan, terutama di Kota Serang.
"Kota Serang termasuk salah satu daerah yang belum berhasil dalam penanganan gizi buruk," kata Rano.
Oleh karena itu, kata dia, Dinas Kesehatan Provinsi Banten harus turun ke lapangan berkordinasi dengan kabupaten/kota, dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
"Masyarakat juga tentu harus proaktif dalam mengatasi masalah kesehatan ini," kata Rano.
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2014
