Demokrasi Indonesia berbiaya tinggi, lahirkan pemerintahan korup

... pasti melahirkan pemerintahan yang korup... "

Malang, Jawa Timur (ANTARA News) - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Ali Masykur Musa, menyatakan, sistem politik dan demokrasi di Indonesia cenderung berbiaya tinggi dan transaksional yang melahirkan pemerintahan tidak efisien.

"Sebagai anggota BPK, saya melihat kalau sistem seperti itu terus menerus dilakukan pasti melahirkan pemerintahan yang korup dan inefesien dalam pengelolaan anggaran," kata dia, usai menjadi pembicara dalam sarasehan "Demokrasi dan Peta Politik di Indonesia" di Universitas Islam Malang, Kamis.

Selain itu, sistem politik dan demokrasi berbiaya tinggi juga berimbas pada postur anggaran yang lebih banyak dikemas sebagai bantuan sosial, padahal sesungguhnya hanya kamuflase untuk menutupi biaya politik yang telah dikeluarkan sebelumnya.

Bahkan, katanya, banyak daerah yang sebagian besar atau 80 persen anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)-nya hanya untuk membayar gaji pegawai, sehingga tidak bisa melakukan pembangunan apa pun.

"Cobalah mulai dari sekarang, sistem politik transaksional ini disudahi (dihentikan) agar ke depan tidak sampai melahirkan pemerintahan yang cenderung korupsi," katanya.

Salah satu sumber inefisiensi penyelenggaraan bernegara adalah pemilu yang sampai berkali-kali dilaksanakan, dengan biaya logistik, distribusi, pengawasan dan penghitungan, serta lain-lain yang sangat mahal.