Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Jepang melalui Kementerian Luar Negeri mulai menyosialisasikan perubahan kebijakan pertahanan di bawah pemerintahan Perdana Menteri (PM) Shinzo Abe.

Wakil Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Politik dan Keamanan Internasional Kemlu Jepang, Takio Yamada, dalam pertemuan dengan wartawan di Jakarta, Selasa malam, menjelaskan Jepang ingin lebih berperan aktif dalam menjaga keamanan dunia dan meningkatkan kapasitas pertahanan mereka.

"Selama lebih dari 60 tahun kami (Jepang) tidak pernah sekalipun terlibat perang dengan siapa pun, dan kami bangga sebagai negara yang mengutamakan perdamaian. Namun, tantangan di masa kini semakin bertambah dan Jepang harus berbenah," kata Yamada.

Oleh karena itu, lanjut Yamada, Jepang telah mempertimbangkan untuk membahas konstitusi mereka yang ditetapkan pascakekalahan Jepang dalam Perang Dunia II.

Pada 17 Desember 2013 lalu, PM Abe telah mencetuskan Strategi Keamanan Nasional (NSS) sebagai payung kebijakan yang mencakup dalam negeri, kawasan dan global.

"NSS merupakan usaha kami untuk.menjadi kontributor proaktif dalam perdamaian," kata Yamada.

Yamada menjelaskan melalui NSS, Jepang ingin menjawab dinamika abad-21, antara lain perubahan konstelasi kekuatan global, perkembangan teknologi dan ancaman-ancaman seperti terorisme dan serangan cyber.

"Namun, kami menggarisbawahi bahwa orientasi perdamaian yang dimiliki Jepang tidak akan pernah goyah," kata dia.

Pada 2013, Jepang berada di peringkat ke-8 dalam belanja di sektor pertahanan dengan total 49 milyar dolar AS, sedangkan Tiongkok berada di urutan ke-2 dengan total 188 milyar dolar AS.

Sementara Amerika Serikat masih diperingkat pertama dengan total pembelanjaan 640 milyar dolar AS.

Untuk menyosialisasikan kebijakan baru pertahanan dan keamanan Jepang di kawasan ASEAN, Yamada dan timnya juga telah mengunjungi Singapura, dan dari Jakarta, mereka bertolak ke Kamboja.

Pewarta: Azi Fitriyanti
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2014