"Ada temuan keterlibatan aparat dengan pangkat bintang dalam penyelewengan pupuk bersubsidi," ungkapnya dalam keterangan pers kepada wartawan di Banjarmasin, Kamis.
Jika temuan itu benar, lanjut legislator asal daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Selatan tersebut, maka harus ditangani secara struktural.
"Kapolri harus ikut turun tangan menertibkan," katanya.
Menurut dia, umumnya penyelewengan pupuk bersubsidi dilakukan di distribusi lini tiga dan empat, yaitu di distributor, agen dan pengecer, dengan cara mengganti karung pupuk dari bersubsidi ke non subsisi.
"Pelaku membayar pupuk dengan harga subsidi dan menjual dengan harga pasar. Bocornya pupuk bersubsidi sudah tercium sejak lama, namun sangat sulit untuk membuktikan," lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Ia mengungkapkan, tiap musim tanam sering terdengar petani mengalami kelangkaan urea bersubsidi.
Pewarta: Syamsuddin Hasan
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2014
