Banda Aceh (ANTARA News) - Sedikitnya 12 lembaga swadaya masyarakat (LSM) nasional yang berada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) diduga melakukan misi pemurtadan dan upaya pendangkalan aqidah terhadap puluhan anak bawah umur di daerah berjuluk Serambi Mekah itu. "Dari hasil investigasi tim kami sekitar tiga bulan yang lalu, sampai hari ini ada puluhan anak Aceh di bawah umur direkrut dan dibiayai suatu yayasan yang diduga melakukan pendangkalan aqidah," kata ketua tim investigasi dan koordinator Forum Masyarakat Anti-trafiking (Format) NAD, Tarmizi M Daud, kepada ANTARA di Banda Aceh, Jumat. Dikatakannya LSM nasional tersebut berasal dari Jakarta, Surabaya dan Medan. Misi pertama LSM-LSM ini di Aceh adalah kemanusiaan, termasuk membantu evakuasi korban beberapa hari setelah musibah tsunami 26 Desember 2004. Dijelaskannya sebuah yayasan berinisial YPK asal Jakarta yang kantornya berada di Kelurahan Beurawe, Kota Banda Aceh, diduga melakukan praktek pemurtadan terhadap puluhan anak bawah umur, yang sebagian besar adalah remaja putri. "Misi yayasan tersebut disinyalir pedangkalan aqidah. Pihak yayasan hanya berkedok memberi pendidikan dan keterampilan komputer serta Bahasa Inggris. Namun pesan-pesan dalam pelatihan itu memuat isi tentang Yesus Kristus," katanya. "Kami bahkan telah bertemu dengan seorang anak dan memiliki bukti sejumlah foto pembagian salib kepada anak-anak itu," tambah dia. Ia menjelaskan yayasan yang dinilai sangat tertutup itu merekrut puluhan anak setiap semester untuk diberi keterampilan dan akan dikirim ke luar negeri. Menurut dia, seharusnya pemerintah mengambil tindakan agar generasi muda Aceh terselamatkan aqidahnya. "Namun dalam hal ini pemerintah mungkin sulit bertindak, karena menyangkut persoalan politis yaitu adanya ketakutan LSM yang telah memberikan bantuan untuk melalukan rehabilitas dan rekonstruksi pasca tsunami keluar dari Aceh," tambahnya. "Saya rasa karena permasalahan itu pemerintah agak sulit bertindak . Jadi selama ini kami melakukan pendekatan melalui keuchik (kepala desa), tapi akan lebih baik bila pemerintah yang bertindak, karena dampaknya akan lebih luas," demikian Tarmizi. (*)

Copyright © ANTARA 2006