"Sertifikasi halal MUI sudah diakui dunia. Indonesia juga menjadi pusat halal dunia," ujar Maruf dalam diskusi publik "Mencari Presiden yang Pro UU Jaminan Produk Halal" di Jakarta, Kamis.
Perhatian MUI mengenai masalah kehalalan mulai pada 1988 saat merebaknya isu lemak babi. Maruf mengatakan umat Islam perlu dilindungi dari makanan-makanan haram.
"Jadi MUI sudah sejak 25 tahun lalu, mengurusi masalah kehalalan ini," kata dia.
Meski demikian, masalahnya kini belum ada undang-undang yang mengatur produk halal di Tanah Air.
RUU Jaminan Produk Halal (JPH) yang sudah dibahas sejak 2004 belum menunjukkan tanda-tanda akan disahkan menjadi UU karena masih ada perdebatan antara eksekutif dan legislatif mengenai pihak yang akan mengeluarkan sertifikasi halal dan apakah sertifikasi halal itu wajib atau sukarela.
"MUI inginnya wajib, untuk melindungi umat Islam di Tanah Air. Lalu kalau pertanyaannya dibalik mengapa tidak yang haram saja dikasih tanda? Kalau seperti itu tentu selain yang ada label haram itu halal. Itu tentu sangat merugikan umat," jelas dia.
Menurut Maruf, MU hanya menginginkan kewenangan sertifikasi, audit, dan fatwa, sedangkan lainnya diserahkan kepada lembaga lain jika RUU JPH disahkan.
Pewarta: Indriani
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2014
