Komisioner KPU DIY Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Humas, Faried Bambang Siswantoro di Yogyakarta, Kamis, mengatakan KPU pusat berencana meniadakan relawan demokrasi karena minimnya anggaran.Dana yang seharusnya diperuntukkan bagi relawan demokrasi (Relasi) sepertiganya digunakan untuk pembiayaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).
"Tapi seharusnya ada pengecualian untuk DIY. Sebab di DIY tidak ada satu pun peserta pemilu yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga logikanya tidak mamakan anggaran untuk alokasi Relasi," kata Faried.
Ia mengatakan, dari 767 gugatan yang masuk ke MK hingga batas akhir pengajuan gugatan, tidak ada satu pun yang ditujukan untuk KPU DIY.
Menurut Faried, Relasi memiliki peranan penting selaku garda depan dalam mensosialisasikan ikhwal pemilu di DIY, sehingga seyogiyanya tetap perlu dipertahankan.
"Relasi lah yang selama ini bisa melakukan sosialisasi ke pelosok-pelosok, memasuki komunitas-komunitas hingga tingkat RT," kata dia.
Sementara itu, menurut dia, dengan adanya wacana meniadakan Relasi untuk Pemilu Presiden mendatang, Pemerintah Daerah (Pemda) DIY telah menawarkan bantuan untuk turut mensosialisasikan Pemilu. Namun, menurut Faried, bantuan yang ditawarkan Pemda hanya secara struktural hingga tingkat desa.
"Ya kalau provinsi tentu sosialisasinya dengan jalur pemerintahan. Kalau hanya tingkat desa itu masih kurang," kata dia.
Faried mengatakan, sesungguhnya sebagai relawan, Relasi tentu tidak membutuhkan honor, namun dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan mereka tetap memerlukan dukungan anggaran khusus.
Jumlah Relasi yang diikutsertakan dalam sosialisasi pemilu menjelang Pileg lalu di DIY berjumlah 125 orang, yang tersebar di lima kabupaten/kota. Adapun per orang dianggarkan Rp300 ribu per bulan. (*)
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2014
