"Itu merupakan komitmen Pemerintah Aceh yang juga tertuang dalam visi dan misi gubernur/wakil gubernur Aceh," kata Kepala Dinas Cipta Karya Aceh Hasanuddin di Banda Aceh, Jumat.
Hal tersebut disampaikan dalam penjelasannya kepada anggota Komisi D DPRD Jawa Timur dalam pertemuannya dengan Komisi D DPR Aceh.
Komisi D DPRD Jawa Timur yang dipimpin Imam Ghozali Aro (ketua) mencari masukan terkait masalah kebijakan pembangunan di provinsi ujung paling barat Indonesia itu.
Sementara dari DPR Aceh, dalam pertemuan itu dipimpin langsung Sekretaris Komisi D Tgk Moharuddin.
Lebih lanjut, Kepala Dinas Cipta Karya Aceh Hasanuddin menyebutkan sebanyak 5.000 unit rumah bagi kaum dhuafa juga telah dibangun Pemerintah Aceh pada 2013.
Ia menjelaskan, Pemerintah Aceh menargetkan mampu membangun sebanyak 200 ribu unit rumah untuk kaum dhuafa hingga 2017 yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh setiap tahunnya.
Rumah yang dibangun pemerintah itu bertipe 36, dan nilainya pada 2013 sebesar Rp60 juta/unit. Namun untuk pembangunan 2014, masing-masing unit rumah dhuafa itu dibangun dengan nilai Rp75 juta.
Hasanuddin menjelaskan pemerintah melakukan verifikasi untuk memastikan agar bantuan benar-benar bisa diterima oleh masyarakat dhuafa. "Berbagai persyaratan diajukan, kemudian kami memverifikasi sehingga bantuan tepat sasaran," katanya.
Pembangunan rumah dhuafa dilakukan pihak rekanan, bukan sistem swakelola. Artinya, penerima manfaat menerima langsung bantuan tanpa terlibat dalam pembangunannya.
(A042/E005)
Pewarta: Azhari
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2014
