"Kita memberikan range untuk asumsi makro biar nanti disinkronisasikan dengan belanja di (pembahasan) Badan Anggaran," kata Ketua Komisi XI Olly Dondokambey dalam rapat dengan pemerintah dan Bank Indonesia membahas asumsi makro RAPBN-P 2014 di Jakarta, Rabu malam.
Ikut hadir dalam rapat tersebut Menteri Keuangan Chatib Basri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana dan Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo.
Sejumlah asumsi makro yang disepakati tersebut antara lain pertumbuhan ekonomi 5,0 persen-6,0 persen, inflasi 5,3 persen-7,3 persen, suku bunga SPN 3 bulan 5,5 persen-6,0 persen dan nilai tukar Rp11.000-Rp11.700 per dolar AS.
Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Azis mengatakan kisaran dalam asumsi makro ini untuk memberikan keleluasaan dalam pemerintah dalam menyusun pagu belanja dalam RAPBN-P 2014.
Selain itu, kesepakatan terkait asumsi makro terutama laju inflasi, bisa memberikan kewenangan bagi pemerintah, apabila nantinya ingin menaikkan harga BBM bersubsidi untuk mengurangi beban belanja subsidi.
"Kita lihat posisi pemerintah di pembahasan Badan Anggaran, dia mau pilih 5,3 persen berarti tidak ada kenaikan, kalau 7,3 persen berarti ada kenaikan," katanya.
Menurut Harry, laju inflasi tinggi bisa terjadi, sehingga batas atas asumsi inflasi ditetapkan sebesar 7,3 persen, karena biasanya kenaikan harga BBM bersubsidi, diikuti oleh kenaikan harga komoditas pangan.
Menteri Keuangan Chatib Basri menyambut baik kisaran asumsi makro yang telah disepakati dengan Komisi XI DPR, termasuk kisaran laju inflasi yang mencapai 5,3 persen-7,3 persen.
Namun, Menkeu enggan berkomentar lebih lanjut mengenai kemungkinan pemerintah akan menyesuaikan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat.
"Saya bilang periode pemerintahan ini sampai Oktober dan setelah itu ada pemerintahan baru. Kita tidak bisa tahu apa yang terjadi setelah pemilu. Tapi komisi XI membuka "range", lebih baik opsi apapun tetap terbuka," katanya.
Chatib memastikan opsi pemerintah untuk menahan pelebaran defisit anggaran saat ini adalah melakukan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi, memangkas belanja pemerintah di 86 Kementerian Lembaga dan menaikkan harga tarif listrik yang telah disepakati komisi VII DPR RI.
Sebelumnya, asumsi makro yang ditetapkan dalam APBN 2014 antara lain pertumbuhan ekonomi 6,0 persen, inflasi 5,5 persen, nilai tukar Rp10.500 per dolar AS dan suku bunga SPN 3 bulan 5,5 persen.
Sejumlah asumsi makro ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian terkini, salah satunya nilai tukar rupiah yang telah mengalami pelemahan dan mempengaruhi belanja subsidi energi, sehingga pemerintah mengajukan RAPBN-P.
Pewarta: Satyagraha
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2014
