Jakarta (ANTARA News) - DPR RI pada Senin menerima delegasi dari Polandia guna membahas sejumlah masalah, termasuk perdagangan alat pelacak Radio Detecting and Ranging/Radar) dan alat persenjataan militer yang diperlukan Indonesia, kata Anggota Komisi I DPR RI, Permadi, Senin. "Tentu saja kami dari pihak Komisi I DPR RI merasa gembira dengan kedatangan delegasi ini, karena mereka datang ke jalur yang tepat. Tidak langsung ke pengguna, yakni Departemen Pertahanan dan TNI," ujar utusan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, menanggapi penjelasan Kepala Staf Angkatan Udara Polandia, Letnan Jenderal Stanislaw Targosz. Dalam pertemuan di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II, Kompleks DPR/MPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, itu Permadi menyatakan, Indonesia memang memerlukan persenjataan yang besar untuk meningkatkan kemampuan militernya. "Kami perlu mitra produsen senjata. Dengan Amerika Serikat kami mengalami dua masalah. Selain harganya mahal, juga ada bahaya embargo sewaktu-waktu," katanya kepada Stanislaw Targosz yang didampingi Duta Besar Polandia untuk RI, Thomaz Lucas. Kendati keinginan membangun pertahanan nasional begitu tinggi, menurut Permadi, Indonesia masih dihadapkan pada kendala keuangan negara yang belum memadai. "Karena itu, tawaran dagang peralatan militer ini sebaiknya disertai pula dengan tawaran bentuk kredit ekspor, bukan hanya untuk peralatan Radar, tetapi senjata-senjata berat dan ringan lainnya," kata Permadi menambahkan. Hal senada juga dikemukakan pula oleh Boy Saul dari Fraksi Partai Demokrat (PD) yang menanyakan pula tawaran Radar Polandia apakah bisa dilakukan interkoneksi sistem milik TNI. "Indonesia memang masih butuh banyak Radar. Beberapa daerah belum punya, padahal ini negara kepulauan terbesar di dunia dengan kebutuhan tinggi akan peralatan itu. Tapi, pertanyaannya apakah bisa dibikin interkoneksi dengan Radar yang dipakai TNI Angkatan Udara yang selama ini menggunakan banyak Radar dari beberapa negara berbeda, dari Prancis, Inggris dan lain-lain," ujar Boy Saul. Menanggapi hal itu, Marek Borejko selaku Direktur Kerjasama Luar Negeri dari perusahaan alat militer Polandia mengatakan, pada prinsipnya semua Radar bisa diinterkoneksi. Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI, Theo L. Sambuaga dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) selaku pimpinan rapat, didampingi Wakil Ketuanya, Thosari Widjaja (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan/PPP), mengharapkan bahwa hubungan antar-militer kedua negara (military to military cooperation/Mil to Mil) tidak terbatas urusan perdagangan senjata. "Indonesia sedang gencar-gencarnya meningkatkan sistem pertahanan negara, antara lain dengan program strategis melalui pengembangan national defence industry. Di sini terbuka peluang kepada negara-negara mitra, termasuk Polandia, untuk bekerjasama dalam hal pembangunan industri-industri strategis dengan memberikan kesempatan pada penggunaan local content yang lebih besar," kata Theo Sambuaga. Menanggapi hal itu, Stanislaw Targosz mengatakan bahwa negaranya datang ke Indonesia sebagai mitra lama. "Kami datang dengan hati nurani yang tulus. Kami punya pengalaman bekerjasama dengan Indonesia sejak lebih 40 tahun lalu, antara lain dengan memberikan dukungan kepada pembangunan Pusat Pelatihan TNI Angkatan Laut di Surabaya yang peralatannya masih baik hingga sekarang," ujarnya. Sedangkan, Dubes Thomas Lucas menambahkan, produk-produk militer Polandia benar-benar teruji secara internasional dengan mutu bagus, harga bersaing (murah) dan sudah sering dipakai banyak negara, termasuk anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantik Treaty Organization/NATO). (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2006