"Surat pribadi tersebut sebanyak 27 kardus, dimana tiap kardusnya berisi 1.000 surat yang dikirim melalui jasa kantor pos. Dan sisa surat yang belum disebarkan oleh kantor pos sebanyak 20 persen," katanya di Balikpapan, Kamis.
"Surat atas nama salah satu capres tersebut sifatnya pribadi dan meminta dukungan dan ajakan. Namun tidak bersifat black campaign," katanya.
Menurut dia, tindakan tim sukses Prabowo mengirimkan surat pribadi berisi permintaan dukungan ke masyarakat tersebut tidak melanggar aturan Pemilihan Umum.
Panitia Pengawas Pemilu, ia mengatakan, juga tidak berhak melarang kantor Pos mengirimkan surat-surat tersebut karena pengirim membayar prangko untuk mengirimkannya.
"Tidak menyalahi aturan juga karena tidak beredar di tempat ibadah, kantor pemerintah, BUMN... Dan sudah saya laporkan ke Bawaslu dan Panwas Provinsi, dimana materi isi suratnya tidak melanggar ketentuan," kata Soekiranto.
Panitia Pengawas Pemilu Kota Balikpapan pertama kali mendapat kabar tentang kiriman surat pribadi Prabowo pada tanggal 23 Juni, ketika 27 kardus surat tersebut tiba di Kantor Pos Balikpapan.
"Alamat pengiriman ke masyarakat (pada surat) tersebut merupakan data lama, karena sekitar tiga atau empat tahun lalu baru ada 27 kelurahan di Balikpapan dan sekarang sudah 34 kelurahan," kata Soekiranto.
Calon presiden Prabowo Subianto mengikuti pemilihan presiden dan wakil presiden tahun ini dengan calon wakil presiden Hatta Rajasa. Mereka mendapat dukungan dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Bulan Bintang.
Sementara pesaing mereka, calon presiden Joko Widodo dan calon wakil presiden Jusuf Kalla mengikuti pemilihan umum dengan dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hanura, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2014
