Makassar (ANTARA News) - Komando Daerah Militer (Kodam) VII/Wirabuana mengerahkan 3.000 personelnya untuk membantu pihak kepolisian dalam pengamanan pemilihan presiden (Pilpres) pada 9 Juli 2014.

"Untuk daerah yang dipimpin oleh Irjen itu masuk dalam kategori tipe wilayah A, kita akan bantu kerahkan personel sebanyak 3.000 prajurit dan untuk tipe B setingkat Brigjen pimpinannya seperti kota Manado itu hanya seperdua dari jumlah 3.000," ujar Pangdam VII/Wirabuana, Mayjen TNI Bachtiar di Makassar, Minggu.

Ia mengatakan, penyiagaan bantuan personel pengamanan itu dilakukan demi menciptakan suasana aman, damai dan tertib dalam pesta demokrasi yakni pemilihan presiden dan wakilnya.

Penyiagaan personelnya itu dilaporkannya saat menggelar video conference atau komunikasi jarak jauh dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Budiman dengan didampingi Ketua KPU Sulsel Iqbal Lateif serta Ketua Panwaslu Sulsel Laode Arumahi.

"3000 personel ini hanya disiagakan saja dan tidak akan turun langsung dalam pengamanan karena itu sudah diatur dan polisi sebagai penanggungjawab penuh. Kita hanya akan mengerahkan personelnya kalau ada permintaan," katanya.

Bukan cuma prajuritnya yang disiagakan, pihaknya juga menyiapkan empat unit Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) berupa tank Anoa, empat unit mobil tempur, dan puluhan unit sepeda motor yang digunakan personel untuk memantau pangamanan di lapangan.

"Seluruh personel Kodam VII/Wirabuana diterjunkan dalam pengamanan pilpres tersebut dan termasuk Korem, Kodim dan Koramil. Kita berharap pelaksanaan Pilpres 9 Juli 2014 dalam keadaan aman dan tidak ada kendala," harapnya.

Pangdam menyebutkan, ribuan prajurit tersebut akan mengamankan di wilayah teritorial Kodam VII/Wirabuana seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

"Prajurit Kodam pada kegiatan pengamanan pilpres tersebut, sifatnya hanya membantu atau membackup pihak Polda yang bertugas. Kita yakin Polda juga mampu dalam melaksanakan tugas pengamanan Pilpres tersebut," ucapnya.

Pangdam menyatakan, mengenai daerah yang dianggap rawan dalam pilpres tersebut, juga telah diantisipasi prajurit TNI AD bekerja sama dengan kepoolisian.

Mayjen Bachtiar juga menambahkan, prajurit TNI-AD di lingkungan Kodam VII/Wirabuana tetap netral pada Pilpres 9 Juli 2014 dan seperti saat Pemilihan Umum Legislatif bulan April 2014.

"Netralitas pada Pilpres tersebut merupakan harga mati bagi prajurit dan tidak boleh dilanggar karena itu sudah menjadi kehendak rakyat maupun negara," jelasnya.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014 kali ini diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

(KR-MH/A029)

Pewarta: Muh Hasanuddin
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2014