Kedua menteri itu diizinkan mengundurkan diri dari kabinet berdasarkan atas undang-undang dasar Myanmar, kata pengumuman tersebut.
Tidak dijelaskan alasan pemunduran diri kedua menteri Myanmar itu.
Sementara itu, beberapa pekan lalu oposisi Myanmar telah mengumpulkan jutaan tanda tangan dukungan bagi perubahan konstitusi yang melarang pemimpin mereka Aung San Suu Kyi menjadi presiden, dalam upaya unjuk kekuatan politik menjelang pemilihan umum tahun depan.
Suu Kyi telah berkeliling ke seluruh negeri dan menarik ribuan warga dengan pidato-pidatonya yang mendesak militer untuk menerima pengurangan peran politik, sementara partainya yang terdiri atas para veteran demokrasi mengkampanyekan otoritas moral mereka di negara yang pernah dikendalikan oleh militer itu.
Petisi yang diluncurkan pada Mei itu telah mengumpulkan sekitar tiga juta tanda tangan hingga awal Juli.
"Di negara demokrasi keinginan rakyat itu sangat penting. Itu sebabnya petisi ini juga penting," kata Nyan Win, juru bicara partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), kepada AFP.
Kampanye yang berakhir pada Sabtu itu difokuskan pada pengubahan ketentuan yang saat ini memastikan militer memiliki hak veto dalam setiap perubahan konstitusi era junta.
Untuk mengubah konstitusi diperlukan dukungan dari 75 persen suara di parlemen, demikian Xinhua melaporkan.
(H-AK/B002)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2014
