Jakarta (ANTARA News) - Mantan Pangdam VII Wirabuana, Suaidi Marassabesy mengharapkan pemerintah, terutama aparat keamanan, agar meningkatkan intensitas operasi intelijen maupun operasi keamanan lainnya untuk membongkar kasus-kasus teror yang terjadi di Sulawesi Tengah, terutama Palu dan Poso, dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, katanya di Jakarta, Rabu, Pemda setempat juga perlu meningkatkan intensitas pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk mencari solusi penyelesaian masalah konflik horizontal di Poso. Konflik Poso pada awalnya terjadi 1 Desember 1998 dan ketika itu Pangdam VII Wirabuana dijabat Suaidi Marassabesy. Menurut dia, selaku Pangdam ketika itu, ia langsung turun ke Poso untuk dialog dengan tokoh masyarakat setempat, terutama dari kalangan Islam. "Saya dari masjid ke mesjid melakukan pertemuan untuk menenangkan keadaan. Setelah masalahnya ditemukan dan dicari solusinya, konflik Poso itu sebenarnya telah selesai dalam 3 hari saja, walaupun beberapa bulan kemudian memanas lagi," katanya Menurut dia, konflik Poso tidak sebesar Maluku, namun penyelesaian di Poso terasa lebih susah, karena ada sejumlah faktor yang menyebabkan konflik. Faktor pertama adalah letak geografis maupun luas Poso yang memungkinkan Poso dijadikan tempat transit dan pusat gerakan-gerakan radikal. Sementara di Maluku pulau-pulaunya relatif kecil. Selain itu, katanya lagi, pusat pemerintahan di Poso cukup jauh, terutama ibukota provinsinya di Palu. Sedangkan di Maluku, Ambon yang juga merupakan daerah konflik adalah sekaligus menjadi ibukota provinsi. Alasan lainnya adalah adanya pihak ketiga yang bermain di Poso yang melakukan penyusupan-penyusupan maupun indoktrinasi. "Melihat keadaan seperti itu, pemerintah harus sering berdialog dengan masyarakat untuk mencari solusi dan juga mendatangkan tokoh-tokoh dari luar Poso sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik," katanya. Menurut dia, di Maluku terdapat sejumlah tokoh terkenal yang membantu penyelesaian konflik setempat, sedangkan di Poso tokoh yang berpengaruh sedikit saja. Terkait dengan hal itu, ia mengharapkan pemerintah merespon usulan masyarakat Sulteng agar operasi intelijen maupun keamanan ditingkatkan lagi di daerah itu. Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat setempat menyadari adanya pihak ketiga yang memperkeruh Poso. (*)

Copyright © ANTARA 2006