... BPP tidak boleh masuk karena anggaran DAK tidak boleh membangun jalan yang sudah ada status. Ini kewenangan Kementerian PU... "Pontianak (ANTARA News) - Pembangunan jalan paralel perbatasan di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, mendesak dilakukan mengingat jalan yang sudah dibangun rusak parah.
Kepala Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Sintang, Kartiyus, di Sintang, Rabu, mengatakan, pembangunan jalan paralel perbatasan bergerak lambat, yang juga disumbang hambatan birokrasi pembiayaan.
Karena jalan paralel perbatasan di Kabupaten Sintang mulai dari Nanga Seran, Mungguk Gelombang, Enteloi, Semare sampai ke Nanga Bayan kini kondisinya rusak parah.
"Mobil sudah tidak bisa lewat. BPP mau masuk untuk pemeliharaan jalan tidak bisa karena statusnya sudah jalan paralel. BPP tidak boleh masuk karena anggaran DAK tidak boleh membangun jalan yang sudah ada status. Ini kewenangan Kementerian PU," katanya.
Kartiyus berharap jalan paralel yang kondisinya rusak parah tersebut segera diperbaiki terlebih dahulu agar bisa langsung dirasakan masyarakat.
Ia mengatakan Kabupaten Sintang mendapatkan dua paket pembangunan jalan paralel. Setiap paket sejauh 4,3 kilometer dengan anggaran sebesar Rp20 miliar untuk masing-masing paket.
"Paket pembangunan tersebut untuk peningkatan jalan tapi masih belum beraspal," ungkapnya.
Dia mengatakan, pembangunan jalan paralel perbatasan memang bertahap karena panjang jalan paralel perbatasan dari Kalbar sampai Kalimantan Utara mencapai 1.000 kilometer.
"Di Sintang saja panjang jalan paralel perbatasan mencapai ratusan kilometer. Kalau setiap tahun pembangunannya hanya 8,6 kilometer kapan selesainya," katanya setengah bertanya.
Kartiyus menjelaskan ruas jalan Sintang-Senaning selama ini jalan kabupaten. Karena jalan itu dari ibu kota kecamatan ke ibu kota kabupaten. Namun karena ketidakmampuan pemerintah Kabupaten Sintang mengurusnya maka jalan tersebut diusulkan berubah status.
"Wilayah Kabupaten Sintang ini memang masih luas sekali sehingga wajar jika Ketungau ingin menjadi kabupaten sendiri karena pemerintah kabupaten tidak mampu mengurusnya," kata dia.
Ia mengatakan ruas jalan di perbatasan yang belum berstatus itu mulai dari Sintang ke Pintas Keladan. Sementara dari Sanggau ke Simpang Rasau ke Rentong statusnya sudah jalan paralel.
Pembangunan jalan paralel perbatasan di Kalimantan ini memang membutuhkan dana yang besar. Setidaknya dibutuhkan dana tidak kurang Rp5 triliun untuk membangun jalan paralel perbatasan di Kalimantan Barat.
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2014
