Saya sangat senang mendengar gagasan tim transisi untuk mengintegrasikan sejumlah kementerian
Jakarta (ANTARA News) - Lembaga Administrasi Negara (LAN) mendorong susunan kabinet 2014 – 2019 lebih ramping sehingga mampu bekerja lebih efisien. “Kami mendorong supaya struktur kabinetnya dirampingkan, kewenangannya diperjelas,” kata Kepala LAN Agus Dwiyanto di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, susunan kabinet dalam pemerintahan saat ini jumlahnya terlalu banyak dengan kewenangan yang saling tumpang tindih dan tidak jelas. Dengan struktur kabinet yang ramping, menurut dia, manajemen pemerintahan menjadi sederhana dan lebih efektif karena tidak membutuhkan koordinasi yang rumit.

Ia pun mengapresiasi adanya usulan dari Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla yang merekomendasikan penggabungan kementerian yakni Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum dengan Kementerian Perhubungan.

“Saya sangat senang mendengar gagasan tim transisi untuk mengintegrasikan sejumlah kementerian,” katanya.

Dia menambahkan posisi wakil menteri di sejumlah kementerian juga kurang penting karena selama ini dinilainya fungsi jabatan tersebut kurang efektif. Agus mengusulkan agar presiden terpilih melakukan evaluasi secara kritis terhadap kementerian-kementerian yang membutuhkan wakil menteri dan yang tidak.

Sementara struktur kabinet yang diusulkan LAN yakni

-       Opsi ideal

I. Kementerian portofolio:

1. Keuangan

2. Hukum

3. Pertahanan

4. Agama

5. Luar Negeri

6. Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat

7. Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

8. Pendidikan Tinggi dan IPTEK

9.Energi dan Sumber Daya Mineral

10. Pertanian (Perkebunan, Perikanan, Peternakan)

11. Kehutanan dan Lingkungan Hidup

12. Transportasi

13. Pekerjaan Umum dan Pemukiman

II. Kementerian nonportofolio:

14.Tenaga Kerja dan Transmigrasi

15.Komunikasi dan Informasi

16.Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM

17.Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

18.BUMN

19.Maritim

20.Dalam Negeri

 

- - Opsi moderat

I. Kementerian portofolio:

1. Keuangan

2. Hukum

3. Pertahanan

4. Agama

5. Luar Negeri

6. Kesehatan

7. Kesejahteraan Rakyat

8. Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

9. Pendidikan Tinggi dan IPTEK

10. Energi dan Sumber Daya Mineral

11. Pertanian (Perkebunan, Perikanan, Peternakan)

12. Kehutanan

13. Transportasi

14. Pekerjaan Umum

15. Perumahan Rakyat

II. Kementerian Portofolio

16.   Tenaga Kerja dan Transmigrasi

17.   Komunikasi dan Informasi

18.   Industri dan Perdagangan

19.   Koperasi dan UMKM

20.   Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

21.   BUMN

22.   Lingkungan Hidup

23.   Maritim

24.   Dalam Negeri

 

-       Opsi realis

I. Kementerian portofolio

1. Keuangan

2. Hukum

3. Pertahanan

4. Agama

5. Luar Negeri

6. Kesehatan

7. Kesejahteraan Rakyat

8. Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga

9. Pendidikan Tinggi dan IPTEK

10. Energi dan Sumber Daya Mineral

11. Pertanian (Perkebunan, Perikanan, Peternakan)

12. Kehutanan

13. Transportasi

14. Pekerjaan Umum

15. Perumahan Rakyat

 

II. Kementerian nonportofolio 16.   Tenaga Kerja dan Transmigrasi

17.   Komunikasi dan Informasi

18.   Industri dan Perdagangan

19.   Koperasi dan UMKM

20.   Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

21.   BUMN

22.   Lingkungan Hidup

23.   Maritim

24.   Dalam Negeri

 

III. Kementerian Koordinator

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2014