CANBERRA, Australia, 25 September 2014 (ANTARA/Medianet International-AsiaNet) -- Peter McCawley menyusun sebuah laporan yang berisi berbagai langkah kebijakan dan pembangunan yang mungkin diambil oleh Presiden Terpilih Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), yang akan mulai menghuni Istana Negara per 20 Oktober 2014. Laporan ini menyoroti berbagai tantangan yang akan dihadapi Jokowi dan jajaran kabinet, dan mengkaji lima area: sistem politik, tantangan ekonomi, pemerintah dan administrasi, isu-isu sosial, dan hubungan luar negeri.
Lebih lanjut, Peter McCawley menyisipkan dua skenario yang direkomendasikan untuk pemerintah yang baru:
- kebijakan reformasi berwawasan keluar
- kebijakan ketahanan berwawasan ke dalam
Jokowi akan langsung menghadapi berbagai tantangan dini. Untuk itu, dia harus membangun dukungan politik yang baik agar dapat mewujudkan kebijakan reformasi. Selain itu, berbagai tantangan di sektor ekonomi juga sudah menanti Jokowi. Reformasi pemerintah dan administrasi juga akan diperlukan guna memuluskan kebijakan reformasi.
Untuk hubungan luar negeri, Jokowi akan perlu untuk mengkaji kembali beragam isu sebelum berlangsungnya tiga pertemuan internasional besar; APEC di Beijing, KTT Asia Timur di Naypyitaw, dan G20 di Brisbane. Mengingat panasnya suhu politik saat berlangsungnya pemilu presiden, maka Jokowi dan kabinetnya akan sangat disorot, baik
dari dalam maupun luar negeri.
Di satu sisi, tidak ada jaminan bagi Jokowi untuk mewujudkan cita-cita reformasinya dengan mudah. Di sisi lain, dia akan mendapatkan berbagai tekanan yang akan menggiringnya untuk mengimplementasikan skenario ketahanan yang berwawasan lebih ke dalam.
Lebih jauh lagi, gerak Jokowi akan semakin sulit mengingat mayoritas parlemen diisi oleh oposisi dari para pendukung Prabowo Subianto.
Di sektor ekonomi, Jokowi akan menemui kendala untuk mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang mendorong pertumbuhan ekonomi berwawasan keluar karena akhir-akhir ini, pertumbuhan ekonomi di Indonesia cenderung lambat.
Jokowi juga harus siap bahwa tidak akan mudah mewujudkan reformasi birokrasi di dalam pemerintahan. Berlawanan dengan kebijakan luar negeri yang berorientasi pada reformasi, kebijakan nasional yang berfokus pada ketahanan domestik kurang akomodatif dan malah lebih berhati-hati untuk berpartisipasi di dalam sejumlah rencana internasional dan regional yang cenderung ambisius. Kemungkinan besar mayoritas rakyat Indonesia akan mendukung pendekatan semacam ini.
Kini, keputusan ada di tangan Jokowi, apakah ia akan memilih program reformasi berwawasan keluar atau pendekatan berwawasan ke dalam yang dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan dalam negeri. Atau mungkin, Jokowi akan menggabungkan berbagai elemen yang dia perluakan dari kedua kebijakan tersebut.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
Dr. Peter McCawley
email: pmccawley@gmail.com
Laporan dapat diunduh dari www.aspi.org.au atau hubungi ASPI: +61 2 6270 5100
SUMBER: Australian Strategic Policy Institute
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2014
