Agenda Trisakti dan Nawacitalah yang harus menjadi `frame work` untuk mengawasi program yang akan dilakukan Jokowi karena dia dipilih rakyat karena itu."
Jakarta (ANTARA News) - Politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengingatkan program Prabowo Subianto bukan merupakan tolok ukur yang tepat untuk menilai segala kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla nantinya.

"Agenda Trisakti dan Nawacitalah yang harus menjadi frame work untuk mengawasi program yang akan dilakukan Jokowi karena dia dipilih rakyat karena itu," kata Eva Kusuma Sundari di Jakarta, Selasa.

Ia menegaskan, "Kelompok sana (partai oposisi) apabila mengkritik pemerintah juga harus menggunakan kerangka itu, tidak boleh kemudian menggunakan frame work Prabowo, ya, tidak nyambung."

Menurut Eva, DPR sepatutnya menerima program agenda Trisakti dan Nawacita Jokowi-JK (pasangan yang menang dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, 9 Juli 2014) karena atas dasar itu Jokowi terpilih oleh rakyat, yang juga merupakan konstituen setiap anggota DPR RI.

"Jadi, kerangka Trisakti dan Nawacita itu harus dipakai sebagai frame work untuk mengawasi program-program yang akan dilakukan dan menjadi program resmi pemerintah," tegas dia lagi.

Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Sulawesi Tenggara sekaligus Bupati Wakatobi Hugua meyakini pemerintahan Jokowi pada dasarnya akan aman di parlemen meskipun lembaga legislatif saat ini dikuasai koalisi pendukung Prabowo Subianto.

Hugua meyakini kekuatan partai oposisi di parlemen lambat laun akan mengalami pergeseran.

Menurut dia, Jokowi akan konsisten menjalankan agenda Trisakti dan Nawacita sesuai dengan janji kampanyenya dulu.

"Publik mengharapkan itu, dan tentu saya meyakini Pak Jokowi akan konsisten terhadap agenda Trisakti dan Nawacita," kata Hugua di Jakarta, Selasa.

Hugua menjabarkan apa yang terkandung dalam agenda Trisakti dan Nawacita, antara lain revolusi mental mengacu pada Pancasila, memastikan kedaulatan politik ada di tangan rakyat dengan mengembalikan pilkada langsung oleh rakyat, memastikan kedaulatan negara atas kemerdekaan di dunia, serta kemandirian dalam ekonomi, termasuk menjamin sumber daya Indonesia untuk kepentingan publik.

"Jokowi juga perlu memastikan kebhinekaan, kegotongroyongan, dan lokal wisdom kembali menjadi jati diri bangsa," tuturnya. (R028/D007)

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2014