Copyright © ANTARA 2006
Din : Pornografi jangan Dikritik, Tapi Ditandingi
- Minggu, 12 November 2006 09:11 WIB
Surabaya (ANTARA News) - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof Dr HM Din Syamsuddin MA, menilai pornografi yang saat ini bersifat global jangan dihadapi dengan kritik atau kecaman semata, melainkan harus ditandingi.
"Kalau kita hadapi dengan kritik, kecaman, atau caci maki tidak akan selesai, karena itu PP Muhammadiyah akan menggelar Lomba Muslimah Indonesia untuk menandingi Lomba Putri Indonesia," ujarnya di Surabaya, Sabtu malam.
Salah seorang wakil ketua MUI Pusat itu mengemukakan hal itu dalam dialog pada Silaturrahmi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah yang juga dihadiri politisi Muhammadiyah dari Surabaya dan sekitarnya.
Menurut Din, pornografi harus dihadapi dengan kuasa politik dan kuasa ekonomi, namun hal itu belum dimiliki umat Islam, sehingga umat Islam hanya bisa mengeluarkan kritik atau fatwa dan hal itu tidak efektif, sedangkan negara sendiri cenderung diam.
"Karena itu, pornografi harus ditandingi. PP Muhammadiyah akan menggelar Lomba Muslimah Indonesia pada Februari 2007," ujar alumnus Pesantren Gontor, Ponorogo, Jatim, itu menjawab pertanyaan peserta silaturrahmi tentang tayangan televisi.
Dalam pertemuan itu, Din Syamsuddin yang didampingi sejumlah artis, seperti Cici Tegal, Yolanda Yusuf, Maria Eva, dan Ozzy Saputra, menjelaskan panjang lebar tentang pentingnya Muhammadiyah meningkatkan gerakan kultural dengan menyentuh semua aspek kehidupan.
"Kalau sekarang saya menyatakan Muhammadiyah tidak hubungan dengan partai politik mana pun berarti saya fokus kepada gerakan kultural," tegas Din yang mengajak sejumlah artis untuk menyaksikan pelantikan PDM se-Madura di Pamekasan pada 12 November itu.
Wakil Sekjen Kepemimpinan Rakyat Islam se-Dunia yang berpusat di Tripoli itu menambahkan pihaknya saat ini juga mendorong DPR untuk segera memberlakukan UU Pornografi dan Pornoaksi.
"Tapi, saya mendorong lewat orang-orang Muhammadiyah yang tersebar di berbagai parpol, karena soal UU pornografi itu tugas DPR, bukan tugas ormas," ucapnya. (*)
