Layanan kartu BBM ditargetkan cakup 2.400 kapal nelayan

Layanan kartu BBM ditargetkan cakup 2.400 kapal nelayan

Sejumlah nelayan antre mengisi solar di SPBN Jongor, Tegal, Jawa Tengah, Rabu (19/11). Pertamina menerbitkan kartu BBM bersubsidi untuk memastikan penyaluran bahan bakar bersubsidi untuk nelayan tepat sasaran.(ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah)

Jakarta (ANTARA News) - PT Pertamina (Persero) menargetkan layanan kartu bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mencakup 2.400 kapal nelayan sampai akhir 2014.

Pada peluncuran kartu BBM nelayan di Cilincing, Jakarta Utara, Selasa, Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya mengatakan layanan kartu BBM bersubsidi akan diperluas ke Tegal (Jawa Tengah) dan Lamongan (Jawa Timur).

"Setelah Cilincing, kami targetkan fuel card sudah bisa diterapkan di Tegal dan Lamongan pada sekitar 2.400 kapal sampai akhir tahun," katanya.

Menurut dia, penggunaan kartu akan mengatur penggunaan BBM jenis solar bersubsidi untuk nelayan pada tingkat wajar.

"Sistem kartu ini memungkinkan satu kapal hanya bisa mendapatkan satu kartu dengan kuota BBM bersubsidi untuk masing-masing kapal, sehingga akan tepat sasaran," katanya.

Hanung mengatakan, kuota BBM akan ditentukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Ia menambahkan, dengan kartu BBM penyaluran BBM bersubsidi diharapkan tepat sasaran.

Nelayan, lanjut dia, juga dapat mengetahui pasti volume BBM bersubisidi yang tersisa yang menjadi haknya dalam suatu periode tertentu.

Kartu BBM nelayan merupakan pengembangan lanjutan dari kartu serupa untuk kendaraan transportasi darat yang telah diterapkan di Batam, Kepulauan Riau.

Sejak Juni 2014, kartu BBM telah diujicoba penggunaannya di stasiun pengisian bahan bakar nelayan Cilincing.

Hingga saat ini, stasiun BBM Cilincing melayani 158 kapal terdaftar dengan alokasi BBM bersubsidi sekitar 288 kiloliter per bulan.

Setiap transaksi dapat dipantau secara langsung melalui server KKP, SKPD, Pertamina dan juga BRI.

Untuk mendapatkan kartu BBM, nelayan mesti membuka rekening tabungan dan mendaftarkan kartu tersebut ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Suku Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jakarta untuk memperoleh kuota BBM.

Dalam kartu akan terdata nama pemilik dan kapal serta kuota BBM bersubsidi bulanan sehingga penggunaannya dapat dimanfaatkan pemerintah untuk mendata kembali jumlah kapal nelayan sekaligus juga sebagai dasar penetapan kuota BBM bersubsidi untuk nelayan.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Maryati
COPYRIGHT © ANTARA 2014

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar