"Calon pimpinan KPK harus tegak lurus berantas korupsi dan tidak terkait dengan kepentingan politik tertentu," kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat di DPR Didik Mukrianto di Jakarta, Selasa.
Didik menjelaskan syarat itu terkait dengan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia tanpa pandang bulu. Menurut dia hal itu yang diperlukan KPK kedepan agar proses pemberantasan korupsi bisa lebih baik dan tidak pandang bulu dalam memproses sebuah perkara.
"Kami nilai capim fokus pada kinerja di internal sehingga jangan bangun kinerja di luar institusi KPK," ujarnya.
Selain itu menurut Didik semangat yang harus dimiliki capim KPK adalah harus miliki integritas, kapabilitas, dan kompetensi
Menurut dia, Pansel Capim KPK sudah melaksanakan proses yang ketat sehingga menghasilkan dua nama capim KPK yaitu Busyro Muqqodas dan Robby Arya Brata.
"Undang-Undang juga menyebutkan bahwa capim KPK yang diajukan sebanyak 50 persen dari yang dibutuhkan," katanya.
Satu jabatan satu dari lima pimpinan KPK yakni Busryo Muqqodas akan berakhir pada 10 Desember 2014.
Pansel calon pimpinan KPK sudah menyerahkan nama Robby Arya Brata dan Busryo kepada Presiden pada Kamis 16 Oktober 2014, keduanya akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR untuk mengisi calon pimpinan KPK.
Komisi III DPR RI dijadwalkan akan mengadakan uji kelayakan dan kepatutan capim KPK pada Rabu (3/12). Sebelum itu pada Senin (1/12), Komisi III DPR RI akan meminta pendapat dari KPK dan Pansel Capim KPK.
Komisi III DPR RI tetap menjalankan mekanisme seleksi Calon Pimpinan KPK yaitu mengadakan uji kelayakan dan kepatutan pada Rabu (3/12), meskipun pimpinan KPK meminta penundaan proses seleksi tersebut.
"Kami tetap melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK pada Rabu (3/12)," kata Wakil Ketua Komisi II Benny K Harman usai rapat dengar pendapat dengan pimpinan KPK di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Jakarta, Senin (1/12).
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2014
