Tokyo (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendapat sebutan "jenderal pemikir" dari para cendekiawan di Universitas Keio, Tokyo, saat memberikan gelar doktor kehormatan (doctor honoris causa) di bidang media dan tata pemerintahan, Senin. Presiden Yudhoyono menerima gelar itu atas kontribusinya di bidang politik dan pembangunan ekonomi di Indonesia, dan perannya sebagai pemimpin politik di belahan dunia sebelah Timur, serta perannya dalam hubungan yang lebih bersahabat di antara Jepang dan Indonesia. Dekan Fakultas Kebijakan Manajemen Universitas Keio, Tomoyuki Kojima, mengatakan bahwa setelah krisis ekonomi yang menyulitkan Indonesia pada tahun 1997 dan menimbulkan ketidakstabilan politik, Presiden Yudhoyono muncul sebagai pemimpin yang mampu menjaga stabilitas politik bangsa dengan mengembangkan empat pilar, yaitu Indonesia yang lebih damai, lebih adil, lebih makmur dan lebih demokratis. Di tingkat internasional, Presiden Yudhoyono juga dianggap telah menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kekuatan terbesar di kawasan Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), selain juga selalu meningkatkan kerjasama dan kesatuan di kawasan Asia Timur, serta membangun kerjasama sekaligus persahabatan dengan Jepang. Sebagai orang berlatar belakang militer, Presiden Yudhoyono juga dianggap menjadi pelopor reformasi militer selama aktif sebagai tentara dan menjadi menteri pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, serta menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Presiden Yudhoyono juga tercatat menjadi presiden pertama di Republik Indonesia yang dipilih secara langsung dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden (Pilpres) 2004, yang juga dianggap telah melakukan program rekonstruksi di bidang ekonomi sebaik program stabilitasi kebijakan politik yang dilakukannya. "Yang terhormat Presiden Yudhoyono telah meniti karir sebagai `jenderal pemikir` ketika dia lulus program doktor di bidang agroekonomi, sebelum ia menjabat sebagai presiden," kata Kojima. Sementara itu, Presiden Yudhoyono dalam pidato penganugerahan gelar doktor kehormatannya mengemukakan bahwa reputasi Universitas Keio telah terdengar di mancanegara, termasuk di Indonesia. "Saya merasa bangga dan terhormat menerima gelar ini," katanya. Presiden Yudhoyono dalam kesempatan itu antara lain menyatakan bahwa keberadaan pers di Indonesia sangat penting untuk meningkatkan tata pemerintahan yang baik. "Tanpa pers tidak ada transparansi pemerintahan, dan tanpa itu tidak akan ada demokrasi. Tanpa good governance sulit mencapai tujuan pemerintah," demikian Presiden Yudhoyono. Dalam acara tersebut turut hadir Ibu Negara Ani Yudhoyono, Menlu, Hasan Wirajuda dan istri, Mensesneg, Yusril Ihza Mahendra, Gubernur Lemhannas, Muladi, Gubernur Jawa Timur, Imam Utomo, Gubernur Kalteng, Teras Narang, dan enam rektor dari enam Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2006